MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP SECARA LITIGASI MAUPUN NON LIGASI SERTA TINJAUAN GUGATAN CLASS ACTION DAN LEGAL STANDING DI PERADILAN INDONESIA

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP SECARA LITIGASI MAUPUN NON LIGASI SERTA TINJAUAN GUGATAN CLASS ACTION DAN LEGAL STANDING DI PERADILAN INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Sengketa lingkungan (“environmental disputes”) merupakan “species” dari “genus” sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal diartikan: “Dispute. A conflict or controversy; a confllct of claims or rights; an assertion of a rlght, claim, or demand on oneside, met by contrary claims or allegations on the other” Terminologi “penyelesaian sengketa” rujukan bahasa Inggrisnya pun beragam: “dispute resolution”, “conflict management”, conflict settlement”, “conflict intervention”.[1]

Dalam suatu sengketa, termasuk sengketa lingkungan, tidak hanya berdurasi ”perse1isihan para pihak ansich, tetapi perselisihan yang diiringi adanya “tuntutan” (claim). Tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik). Dengan demikian, rumusan Pasal 1 angka 19 UUPLH yang hanya mengartikan sengketa lingkungan sekedar “perselisihan antara dua pihak atau lebih…” tanpa mencantumkan “claim” terasa kurang lengkap dan tidak merepresentasikan secara utuh keberadaan suatu sengketa. Siapakah sesungguhnya para pihak yang berkonfiik dalam sengketa lingkungan? Atau, siapakah subyek sengketa lingkungan itu dan apa pula yang disengketakan (objek sengketa lingkungan)?

Membaca keseluruhan naskah yuridis UUPLH, tampaknya tidak satu Pasal pun yang memberikan jawaban “otentik-stipulatif” atas pertanyaan tersebut. Namun, melalui metode penafsiran [“interpretatie (methode)]” dapat di tentukan subyek sengketa lingkungan, yakni: “para pihak yang berselisih”. Meski disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (“sustalnable development”) yang paling penting adalah: “how to prevent dispute, not how to settle dispute” sesuai dengan adagium: “prevention Is better than cure”, dan pepatah yang tidak tersangkal kebenarannya: “an ounce of prevention is worth a pound of cure”.[2]

Namun, bukan berarti hukum (UUPLH) harus mengesampingkan sengketa lingkungan tanpa penyelesaian. Sebagai kenyataan yang senantiasa terjadi dan menggejala, sengketa lingkungan membutuhkan penyelesaian yuridis untuk melindungi kepentingan korban pencemaran-perusakan lingkungan sekaligus menyelamatkan lingkungan melalui pendekatan hukum.

Konsekuensi suatu negara hukum adalah menempatkan hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum, bukan diperintah oleh manusia. Hukum berada di atas segala-segalanya, kekuasaan dan penguasa tunduk kepada hukum.

Salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Pemberian kewenangan yang merdeka tersebut merupakan “katup penekan” (pressure valve), atas setiap pelanggaran hukum tanpa kecuali. Pemberian kewenangan ini dengan sendirinya menempatkan kedudukan badan peradilan sebagai benteng terakhir (the last resort) dalam upaya penegakan “kebenaran” dan “keadilan”.

Dalam hal ini tidak ada badan lain yang berkedudukan sebagai tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum.[3] Dalam perkembangan sejarah perlindungan hukum di Indonesia, khusus mengenai perlindungan hukum melalui gugatan perwakilan (class actions) dan hak gugat organisasi (legal standing/ius standi) sedang hangat-hangatnya dibicarakan baik dalam kalangan akademi, maupun di kalangan penasehat hukum, lembaga swadaya masyarakat dan di kalangan badan peradilan sendiri.

Oleh karena baru mengenal konsep gugatan perwakilan (class actions), maka masih banyak kalangan praktisi hukum memberikan pengertian gugatan perwakilan (class actions) identik atau sama dengan pengertian hak gugat organisasi (legal standing/ius standi) pada hal pengertian gugatan perwakilan (class actions) berbeda dengan pengertian gugatan organisasi (legal standing). Perbedaan yang prinsipil antara gugatan perwakilan (class actions) dengan hak gugat organisasi (legal standing) antara lain: dalam gugatan perwakilan (class actions) adalah :

1. Seluruh anggota kelas (class representatives dan class members) sama-sama langsung mengalami atau menderita suatu kerugian.

2. Tuntutannya dapat berupa ganti kerugian berupa uang (monetary damage) dan/atau tuntutan pencegahan (remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan

atau tidak melakukan sesuatu (injunction) yang sifatnya deklaratif.

Sedangkan dalam hak gugatan organisasi (legal standing), adalah :

  1. Oganisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteks gugatan organisasi (legal standing) lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publik.
  2. Tuntutan organisasi (legal standing) tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkannya dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan (remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (injunction) yang bersifat deklaratif.

Secara materiel hukum nasional telah mengatur gugatan perwakilan (class actions) dan hak gugat organisasi (legal standing/ius standi), namun hukum acara yang ditunjuk sebagai hukum formil yang mempertahankan hukum materieal tersebut belum diatur.

B. PERMASALAHAN

Bertolak dari paparan singkat tersebut diatas maka penulis merumuskan masalah adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup secara non litigasi atau diluar pengadilan ?
  2. Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup secara litigasi berdasarkan UUPLH?
  3. bagaimana prosedur pengajuan gugatan class actions dan legal standing di Peradilan Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan

a. Sengketa Lingkungan Hidup :

Subyek Sengketa :

- Pencemar/Perusak >< Korban Pencemaran/Perusakan Obyek Sengketa

- Pencemaran Perusakan Aktual

- Pencemaran Perusakan Potensial

b. Prinsip-prinsip penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

1. Para pihak secara suka rela bersedia dan berkeinginan menyelesaikan sengketa secara bermusyawarah.

2. Pihak ke tiga yang bertindak sebagai fasilitator/ mediator/arbiter disetujui oleh para pihak dan harus netral

3. Masing-masing pihak tidak bertahan pada posisinya.

4. Para pihak tidak mempunyai kecurigaan yang berlebihan

5. Persyaratan atau bentuk tuntutan harus rasional

c. Kapan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

1. Hakim memberikan perintah untuk mengadakan negosiasi atau mediasi

2. Masyarakat mengajukan tuntutan ganti kerugian atau tindakan tertentu

3. Pemerintah menjatuhkan sanksi administrasi berupa tindakan penyelamatan, penanggulangan, memulihan dan tindakan tertentu lainnya.

4. Penanggung jawab kegiatan keberatan atas ganti rugi atau tindakan tertentu yang harus dilakukan.

5. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan sendiri

d. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup :

Dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa ( Pasal 30 Undang – Undang Pengelolaan LH ).

Tujuan :
Melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien

Sasaran :

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihentikan

2. Ganti kerugian dapat diberikan

3. Penanggung jawab usaha/kegiatan menaati peraturan perundangan di bidang LH

4. Pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : (extrajudicial settlement of dispute – alternative dispute resolution, ADR) Ps. 31 Undang – Undang Pengelolaan LH, menyebutkan Penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan, diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi, dan/atau Tindakan tertentu, guna Menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan

Dalam UUPLH, pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan terdapat pada Pasal 30-39. Menurut Pasal 30 ayat (1) UUPLH: “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa”[4]

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 34 UUPLH jo. Pasal 1365 BW tentang “ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum” (“onrechtmatigedaad”). Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah :

1. membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan (“schuld”) dan unsur hubungan kausal.[5] Pasal 1365 BW mengandung asas tanggunggugat berdasarkan kesalahan (“schuld aansprakelijkheid”), yang dapat dipersamakan dengan “Liability based on fault” dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Pembuktian unsur hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dengan kerugian penderitaan tidak mudah. Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah, sehingga tidaklah pada tempatnya.

2. Masalah beban pembuktian (“bewijslast” atau “burde of proof”) yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan kewajiban penggugat.[6] Padahal, dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah, bahkan sudah berada dalam keadaan sekarat (seperti dalam “Tragedi Ajinomoto” di Mojokerto).

Sungguh berat dan terasa tidak adil mewajibkan penderita yang memerlukan ganti kerugian untuk membuktikan kebenaran gugatanya.[7] Menyadari kelemahan tersebut, Hukum Lingkungan Keperdataan(“privaatrechtelijk miliuerecht”) mengenal asaa tanggunggugat mutlak (“strick liability”-”risico aansprakelijkheid”) yang dianut pula oleh Pasal 35 UUPLH. Tanggunggugat mutlak timbul seketika pada pada saat terjadinya perbuatan, tampa mempersoalkankesalahantergugat.

Apakah asas “strict liability” diterapkan untuk semua gugatan lingkungan? Asas “strict liability” lazimnya hanya hanya diimplementasikan pada “types of situation” tertentu (kasuistik) . termasuk “types of situation” bagi berlakunya “strick liability” adalah “extra-hazardous activities” yang menurut Pasal 35 UUPLH meliputi sengketa lingkungan akibat kegiatan usaha yang :

a) Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan

b) Menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B-3) dan atau,

c) Menghasilkan limbah B-3.

d) Kegiatan pengelolaan zat dan limbah radioaktif berdasarkan Pasal 28 Undang-undang nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

e) Pencemaran lingkungan laut di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia sedasar Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia.

f) Pencemaran minyak di laut (wilayah) sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on Civil Liability Oil Pollution Damage – CLC (vide penyempurnaanya tahun 1992) JO. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Fund Convention).

Ukuran dampak besar dan penting tentu sangat saintifik dan membutuhkan pengaturan hukum yang cermat demi terjaminnya kepastian hukum. Sebelum berlakunya UUPLH, asas strick liability telah pula diterapkan secara selectif oleh Pasal 21 UUPLH.[8] .

Tujuan penerapan asas tanggunggugat mutlak adalah: untuk memenuhi rasa keadilan; mensejalankan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan; serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya. sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya.[9] Hukum Lingkungan Keperdataan tidak saja mengenal sengketa lingkungan antara individu, tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui “gugatan kelompok” – “class action” – “actio popularis”.

Di Amerika Serikat “class action” diterapkan terhadap pencemaran lingkungan tidak hanya menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat. “Class action”, penting dalam kasus pencemaran (perusakan) lingkungan yang menyangkut kerugian terhadap “a mass of people” yang awam dalam ilmu. Seseorang atau beberapa orang anggota kelompok dapat menggugat atau digugat sebagai pihak yang mendapat kuasa atas nama semua, dengan syarat:

1. The class is so numerous that Joinder of all members is impracticable.

2. There are guestions of law or fact common to the class.

3. The claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenaes of the class.

4. The representative parties will fairly and adeguately protect the interestsof the class.[10]

Pasal 37 UUPLH memberikan pengaturan “gugatan perwakilan” yang menjadi simbol “kemajuan” UUPLH dan merupakan pengakuan pertama atas “class action” dalam peraturan perundang-undanga nasional di Indonesia.[11]

Tetapi, rumusan Pasal 37 ayat (2) UUPLH yang menggariskan: “… instansi pemerintah dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat” masih delematis. Bertindak yang bagaimana? Penjelasannya hanya mengatakan “Cukup Jelas”. Apakah dengan mengajukan gugatan atas nama masyarakat? Kalau ini yang dimaksud jelas menyimpang dari karakter “class action”: penggugat adalah warga masyarakat, bukan badan publik.[12] “ PP yang dibutuhkan niscaya akan mengatur lebih lanjut Pasal 37 ayat (2) UUPLH untuk menentukan batas-batas tindakan instansi pemerintah termaksud. Pengakuan class action oleh UUPLH jelas membutuhkan penyesuaian yuridis HukumAcara Perdata yang berlaku. “Class action” jangan ditumbuhkan dengan “lus standi” lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) sebutan UUPLH. Pasal 38 UUPLH memberikan pengaturan mengenai “hak menggugat” – “ius standi” -“standing to sue” atau “legal standing” OLH.

Kasus lingkungan memang mempunyai sifat spesifik, yaitu adanya kepentingan ekologis. Ancaman yang menimpa kelestarian satwa langka atau hutan slindung, misalnya, akibat ulah manusia memerlukan “kuasa” untuk berperkara demi kepentingan ekologis dan publik. Gajah, harimau, pohon-pohon, benda cagar budaya tidak dapat maju menggugat di pengadilan. Menghadapi situasi seperti inilah peranan OLH yang secara nyata bergerak dibidang lingkungan sangat penting terhadap gugatan konservasi.[13]

Bertumpu pada ketentuan Pasal 38 UUPLH, OLH yang dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan harus memenuhi persyaratan: berbadan hukum atau yayasan, dan bertujuan melestarikan fungsi lingkungan. Lebih dari itu, mengingat bagian terbesar dari Hukum Lingkungan adalah Hukum Administrasi, maka perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat pula berupa gugatan oleh seseorang atau badan hukum perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena kepentingannya (atas lingkungan hidup yang baik dan sehat) dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN – “izin”) di bidang lingkungan berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN).

Gugatan ke PTUN berisi tuntutan agar KTUN (izin) dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga putusan (hakim PTUN) segera menghentikan pencemaran lingkungan akibat izin lingkungan yang tidak cermat.[14]

2.1. Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

1. Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup untuk Mengajukan Gugatan Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan (gugatan class action) ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan tersebut (gugatan legal standing) apabila memenuhi persyaratan:
a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

2. Daluwarsa untuk Pengajuan Gugatan
Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa tersebut tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.
3. Tanggung Jawab Mutlak
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.
4. Ganti Rugi
Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu tersebut, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

3. Penyelesalan Sengketa Lingkungan Alternatif

Respons atas ketidakpuasan (dissatisfaction) penyelesaian sengketa lingkungan melalui “proses litigasi” yang “konfrontatif” dan “zwaarwichtig” – (njelimet) adalah “extrajudicial settlement of disputes” atau populer disebut “alternativedispute resolution” (ADR), yaitu penyelesaian konflik lingkungan secara komprehensif di luar pengadilan. ADR merupakan pengertian konseptual yang mengaksentuasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui: “negotiation”, “conciliation”, “mediation”, “fact finding”, dan “arbitration”.

Terdapat juga bentuk-bentuk kombinasi yang dalam kepustakaan dinamakan “hybrid” semisal mediasi dengan arbitrasi yang disingkat “med-arb”.[15] Penyelesaian sengketa lingkungan alternatif ini menurut UUPLH dinamakan “penyelesaian ssengketa lingkungan hidup di luar pengadilan”. Berdasarkan Pasal 31 UUPLH, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Pola penyelesaian sengketa lingkungan dalam ketentuan UUPLH tersebut tampak sebagai koreksi atas kekeliruan sistem Tim Tripihak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH} yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang dikenal di negara maju seperti: Jepang, Amerika Serikat dan Kanada, yaitu ADR. Namun sayangnya, penyelesaian “model” UULH tampaknya masih melekat dalam Penjelasan Pasal 31 UUPLH. Para pihak yang berkepentingan meliputi: ko-rban, pelaku dan instansi pemerintah terkait yang populer disebut “Tim Tripihakala.

UULH, justru oleh UUPLH ditambah lagi dengan melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan (OLH). Bukankah ini telah memodifikasi Tim Tripihak menjadi “Catur Pihak? Efektifkah? Kita tunggu perkembangannya.

Bertumpu pada Pasal 32 UUPLH, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 UUPLH dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil, keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan.

Adanya kata “… dapat … untuk membantu …” dalam formulasi Pasal 31 UUPLH, penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan berdasarkan UUPLH tidaklah dipersyaratkan mempergunakan “santunan”, jasa pihak ketiga netral, baik yang “tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan” (konsiliasi atau mediasi) maupun melalui “pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan” (arbitrasi), tetapi boleh dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa (negosiasi).

Penggunaan jasa pihak ketiga netral dalam penyelesaian sengketa lingkungan sebatas yang dikehendaki para pihak dan tergantung pada kebutuhan kasus perkasus. Di negara-negara maju, ternyata mengutamakan sarana hukum mediasi sebagai upaya penyelesaian. sengketa lingkungan yang efektif.[16]

Hal ini wajar, mengingat, mediasi memiliki keunggulan-keunggulan komperatif apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara arbitrasi dan litigasi. Apakah di Indonesia mediasi akan menjadi wahana penyelesaian sengketa lingkungan yang efektif dan efisien dibandingkan dengan arbitrasi maupun litigasi.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya.
Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Berdasarkan Pasal 30 UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
b. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
c. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
d. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
e. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
f. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
g. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
h. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
i. Apabila usaha perdamaian tersebut tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad–hoc.

4. Pengertian Gugatan Perwakilan (Class Actions) dan Gugatan Organisasi

(Legal Standing)

a. Pengertian gugatan perwakilan (class actions)

Rumusan gugatan perwakilan (class actions) yang diberikan oleh para ahli hukum Indonesia pada prinsipnya memberikan pengertian dan rumusan yang hamper bersesuaian satu sama lain. Mas Achmad Santosa memberikan pengertian class actions (gugatan perwakilan) adalah merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural bagi satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan ratusan, ribuan atau jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian.

Orang atau orang (lebih dari satu) yang tampil sebagai penggugat disebut sebagai wakil kelas (representative class), sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut dengan class members.[17] Az. Nasution memberikan pengertian dan persyaratan gugatan kelompok (class actions) yang dapat diadili oleh Pengadilan apabila :

a) Penggugatnya berjumlah besar, sehingga tidak praktis apabila digunakan secara perkara biasa

(b) Seorang atau beberapa orang dari kelompok itu mengajukan gugatannya sebagai perwakilan

(c) Terdapat masalah hukum dan fakta gugatan atau perlawanan bersama

(d) Wakil yang bersidang harus mampu mempertahankan kepentingan kelompok.[18]

Erman Rajagukguk, dkk., memberikan pengertian, class actions adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok.[19]

Selain itu ada juga yang memberikan pengertian gugatan perwakilan (class actions) sebagai suatu metode atau cara bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan yang sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien dan seseorang yang akan turut serta dalam gugatan perwakilan (class actions) harus memberikan persetujuan kepada perwakilan.[20]

Lebih lanjut Erman Rajagukguk, dkk., menyatakan keterlibatan pengadilan dalam gugatan class actions sangat besar setiap perwakilan untuk maju ke pengadilan harus mendapat persetujuan dari Pengadilan dengan memperhatikan:

a. Class actions merupakan tindakan yang paling baik untuk mengajukan gugatan.

b. Mempunyai kesamaan tipe tuntutan yang sama.

c. Penggugatnya sangat banyak

d. Perwakilan layak/patut.[21]

b. Pengertian gugatan organisasi (legal standing)

Pada prinsipnya istilah standing dapat diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan atau kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat.[22] Legal standing, Standing tu Sue, Ius Standi, Locus Standi dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceding) disederhanakan sebagai “hak gugat”.[23]

Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (poit d’interest point d’action). Kepentingan hokum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (propietary interest) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact).[24]

Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak public seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak Civil dan Politik.[25]

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Paulus Effendi Lotulung, yang menyatakan dalam bidang lingkungan hidup dapat terjadi suatu keadaan dimana suatu organisasi atau kelompok orang mengajukan gugatan dengan mendasarkan kepada kepentingan yang tidak bersifat diri pribadi mereka atau kelompok mereka, tetapi mengatas namakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak (masyarakat) atau yang disebut sebagai “algemeen belang”.[26]

Pendapat yang memberikan hak gugat kepada suatu organisasi/lembaga swadaya masyarakat (legal standing) berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Prof. Christoper Stone, yang memberikan hak hukum kepada objek-objek alam (natural object) seperti hutan, laut, sungai, gunung sebagai objek alam yang layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya dikarenakan sifatnya yang inanimatif (tidak dapat berbicara) tidak diberi suatu hak hukum.[27]

Selanjutnya Stone berpendapat, organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan, kelompok tersebut dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai wali (guardian) dari objek alam tersebut untuk melakukan pengawasan maupun pengurusan terhadap objek alam terhadap indikasi pelanggaran atas hak hukum.[28]

5. Gugatan Perwakilan (Class Actions) dan Hak Gugatan Organisasi (Legal Standing) di Pengadilan Tata Usaha Negara

a. Gugatan perwakilan (class actions) di Pengadilan Tata Usaha Negara

Menurut dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dapat bertindak sebagai penggugat dalam sengketa tata usaha negara ialah:

a. Seseorang (atau beberapa orang masing-masing selaku pribadi);

b. Badan hukum perdata, yaitu setiap badan yang bukan badan hukum publik, seperti perusahaan-perusahaan swasta, organisasi-organisasi, atau perkumpulanperkumpulan kemasyarakatan yang dapat diwakili oleh pengurusnya yang ditunjuk oleh anggaran dasarnya. Pada prinsipnya objek sengketa yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ada 2 macam: Pertama surat keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu suatu penetapan

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang bersifat final, konkrit, individual, yang menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kedua, surat keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedang hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara lajimnya disebut

“keputusan fiktif negatif”.

Dari uraian di atas secara limitatif telah ditentukan pihak-pihak yang dapat menjadi penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya merasa dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara. Kepentingan kerugian yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sifatnya adalah kepentingan yang bersifat pribadi yang secara langsung diderita atau dirugikan atas penerbitan surat keputusan yang merugikan tersebut, jadi kepentingan kerugian di sini tidak bersifat derefatif. Berbeda halnya seperti kepentingan yang dimaksud dalam gugatan perwakilan (class actions) kepentingan yang dirugikan di sini tidak bersifat individual atau telah lebih condong kepentingan publik atau masyarakat orang banyak, apalagi misi kepentingan dalam kepastian hak gugat organisasi (legal

standing/ius standi) misi kepentingannya bukan kepentingan pribadi secara langsung, melainkan kepentingan objek alam atau kepentingan masyarakat yang menurut visi anggaran dasar atau rumah tangganya mengatur untuk itu. Timbul suatu pertanyaan, bagaimana apabila ada pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum administrasi negara atau tata usaha negara yang sifat kepentingannya tidak bersifat individual tetapi secara faktual menimbulkan kerugian bagi publik atau masyarakat atau seseorang/organisasi yang secara tidak langsung menderita kerugian akibat tindakan hukum badan atau pejabat tata usaha negara, apakah dimungkinkan sengketa ini dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Seperti layaknya prosedur gugatan perwakilan (class actions) apalagi gugatan yang diajukan berdasarkan hak gugat organisasi kemasyarakatan? Untuk menjawab pertanyaan di atas terlebih dahulu akan dibahas mengenai tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan kaedah hukum administrasi negara atau tata usaha negara. Administrasi negara mempunyai kewenangan, warga memiliki hak, sedangkan sebaliknya warga serta administrasi negara memperoleh pula kewajiban.14

Administrasi negara di dalam melaksanakan tugas sebagai publik servis, memiliki keleluasan untuk menentukan kebijakan-kebijakan, namun demikian sikap tindaknya tersebut harus dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum.15

Dalam posisi demikian peranan Hukum Administrasi Negara (HAN) sangat dominan dan penting, sebab inti hakikat HAN adalah: 1) memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya. 2) melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan juga melindungi administrasi itu sendiri.16

Kepustakaan hukum mengenai konsep tanggung gugat negara, mengandung makna negara dapat digugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan pemerintah. Konsep tanggung gugat negara ini mengandung pengertian tersedianya sarana hukum bagi warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap badan pemerintah juga merupakan sarana penegakan hukum lingkungan administratif.17

Pemerintah/eksekuti dalam menjalankan fungsinya merupakan pihak yang melayani dan warga masyarakat merupakan pihak yang dilayani. Pelayanan yang baik dalam pemerintahan adalah sarana menuju masyarakat negara yang sejahtera (welfare state). Pelayanan dimaksud pada dasarnya merupakan cerminan dari perbuatan pemerintah yang tidak saja berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku (wetmatigheid dan rechtmatigheid), akan tetapi lebih dari itu bahwa administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan harus juga berdasarkan kepatutan (billijkheid) serta kesusilaan, sehingga dibutuhkan kecermatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam membuat keputusan (beschikking) oleh karena bukanlah ada semboyan lebih baik secara dini.14 Sjachran Basah, 1992, Perkembangan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi

Negara, Alumni, Bandung, hal. 2.

15 Ibid. hal. 2.

16 Ibid. hal. 3.

17Alvi Syahrin, 2001, Pengaturan Hukum Dan Kebijakan Perumahan Dan Pemukiman

Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan, hal. 38. Disertasi untuk mempertahankan Doktornya di Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2001.

Menghindarkan sengketa dari pada nanti digugat di pengadilan untuk mempertahankan diri.18

Gugatan hukum lingkungan administratif dapat terjadi karena kesalahan dalam proses penerbitan suatu keputusan tata usaha negara yang berdampak penting terhadap lingkungan. Gugatan tata usaha negara di samping sebagai sarana untuk menekan pejabat tata usaha negara agar mematuhi prosedural, juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat.19

Prosedur adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui baik oleh organ negara/tata usaha negara/instansi maupun oleh warga masyarakat sebelum keputusan/ketetapan dikeluarkan. Prosedur diperlukan untuk melahirkan suatu keputusan yang baik, tanpa mengikuti prosedur tertentu dalam melahirkan keputusan sulit dibayangkan akibat hukum yang menjadi tujuan dari suatu keputusan.20

Penegakan hukum merupakan suatu kewajiban, pelanggar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis harus diberi sanksi termasuk sikap tindak administrasi negara dalam menjalankan tugasnya yang salah dalam memberikan administrasi perizinan. Jadi pelanggar atas hukum administrasi negara baik itu administrasi Negara itu sendiri maupun masyarakat pengguna administrasi itu sendiri harus diberikan sanksi adminsitratif. Sanksi administratif misalnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 meliputi: paksaan pemerintah,21 pembayaran sejumlah uang tertentu,22 dan pencabutan izin usaha dan atau kegiatan.23

Paksaan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUPLH dapat berupa:

a. Tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

b. Tindakan untuk mengakhiri pelanggaran

c. Tindakan menanggulangi akibat yang timbul

d. Tindakan penyelamatan

e. Tindakan pemulihan.

Tindakan pemberian izin, pencabutan izin, pengawasan dan pemberian sanksi seperti di atas adalah merupakan tindakan administratif, sehingga apabila timbul

18 M. Abduh, 1988, Profil Hukum Administrasi Negara Indonesia (HANI) Dikaitkan

Dengan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (Peratun), Pidato Pengukuhan Guru

Besar, Fakultas Hukum USU Medan, hal. 8 – 9.

19 Philippus M. Hadjon, 1988, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu,

Surabaya, hal. 5.

20 M. Abduh, Jurnal Ilmiah Hukum Dinamika, Edisi 11 Juni 1999, Tahun VIII, Bidang Ilmu

Hukum BKS-PTN Wilayah Indonesia Barat, hal. 1.

21 Pasal 25 ayat (1) UUPLH.

22 Pasal 25 ayat (5) UUPLH.

23 Pasal 27 ayat (1) UUPLH.

Sengketa maka sengketa tersebut adalah merupakan sengketa hukum administrasi negara yang menjadi yuridiksi Badan Peradilan Administrasi/PTUN. Hal ini dapat dilihat dalam perkara yang diajukan oleh Puliono di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang bertindak untuk atas nama 167 orang penduduk Sawit Seberang, yang mengajukan gugatan terhadap Kanwil BPN Kota Medan dan PTPN IV (Perkara No.01/G/2000/PTUN.Mdn). Menurut penggugat tanah seluas 1050 ha yang terletak di Kabupaten Langkat setempat dikenal dengan Sawit Seberang adalah tanah milik penggugat yang diambil secara paksa pada jaman orde baru, oleh karena itu penggugat memohon kepada Kanwil BPN agar mengukur dan mengeluarkan tanah seluas 1050 ha dari HGU PTPN IV yang telah berakhir haknya. Perkara ini sebenarnya merupakan perkara yang dapat diajukan secara gugatan perwakilan (class actions) akan tetapi sayang pemeriksaannya tidak dilakukan menurut prosedur pemeriksaan alasan gugatan perwakilan (class actions). Perkara yang hampir sama, yang diajukan oleh Khairul Anwar, dkk., v., BPN Kabupaten Deli Serdang, dkk., di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tahun 2000 No.18/G/2000/PTUN.Mdn., juga diperiksa seperti proses pemeriksaan gugatan biasa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, belum menerapkan suatu asas-asas hokum yang terdapat dalam gugatan perwakilan (class actions).

b. Hak gugatan organisasi (legal standing/ius standi) di Pengadilan Tata Usaha

Negara

Setelah berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara perkembangannya sangat menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam kasus yang terkenal sebagai kasus Dana Raboisasi, yang diajukan WALHI, dkk., sebagai Penggugat v. Presiden RI dalam kapasitas pejabat negara, terhadap pembatalan Surat Keputusan Presiden No.42 Tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN).

Dikatakan sangat menggembirakan karena secara tidak disadari telah memperluas arti kepentingan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab dalam perkara tersebut pengadilan telah menerima organisasi kemasyarakatan sebagai penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yang walaupun sebahagian dari penggugat dinyatakan tidak berkualitas sebagai penggugat yang akhirnya dikeluarkan sebagai penggugat.

Kepentingan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan kepentingan perseorangan/individual yang langsung mengalami/ menderita kerugian atas diterbitkannya objek sengketa/surat keputusan tata usaha negara, dalam kapasitas gugatan organisasi, sudah barang tentu kepentingan yang dirugikan itu tidak langsung dialami oleh organisasi itu. Adapun dasar pertimbangan pengadilan menerima dan menetapkan hak standing LSM dalam kasus ini adalah:

1. Bahwa tujuan organisasi tersebut adalah benar-benar melindungi lingkungan hidup atas menjaga kelestarian alam, dimana tujuan tersebut harus tercantum dan dapat dilihat dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

2. Bahwa organisasi yang bersangkutan haruslah berbentuk badan hukum ataupun yayasan.

3. Bahwa organisasi tersebut harus secara berkesinambungan menunjukkan adanya kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup yang nyata di masyarakat.24 Putusan pengadilan terdahulu diikuti lagi dalam perkembangan hokum berikutnya yang menerima organisasi sebagai pihak penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, misalnya dalam perkara 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT, antara Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia/Indonesian Centre for Environment Law (ICEL), dkk., v. Menteri Pertanian RI, dkk., yang mempermasalahkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat No.107/Kpts/KB.430/2/2001 tgl. 7 Pebruari 2001 tentang Pelepasan secara terbatas

35B (BOLLGARD) sebagaimana diusulkan PT. Monagro Kimia. Menurut penggugat pemberian surat izin tersebut harus memakai AMDAL. Agar ada suatu kesamaan bentuk maupun tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam pengajuan dan penyelesaian gugatan perwakilan (class actions), sebaiknya diatur dalam suatu peraturan hukum acara sebagai payung beracara menurut prosedur gugatan perwakilan (class actions) dan hak gugatan organisasi (legal standing).

Mahkamah Agung RI telah berupaya untuk membuat suatu Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) yang tentang pengajuan dan penyelesaian gugatan class actions, melalui seminar-seminar yang khusus membicarakan gugatan perwakilan (class actions) (saat ini masih dalam bentuk rancangan PERMA), sambil menunggu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal pengajuan dan penyelesaian gugatan perwakilan (class actions) dan hak gugatan organisasi (legal standing).

24 Proyek Pembinaan Teknis Yustisial MARI, Op.Cit, hal. 200.

D. PENUTUP

  1. Kesimpulan
    1. Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup secara non Litigasi dapat dilakuakan mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
    2. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui litigasi atau sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 34 UUPLH jo. Pasal 1365 BW tentang “ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum” (“onrechtmatigedaad”).
    3. Gugatan perwakilan (class actions) adalah gugatan dari sekelompok masyarakat dalam jumlah besar yang mempunyai kesamaan kepentingan (interest) yang dirugikan atas suatu persoalan hukum, yang diwakili oleh seorang atau sekelompok untuk bertindak atas diri mereka dan mewakili kepentingan dari kelompok masyarakat lainnya (class members). Prosedur pemeriksaan gugatan perwakilan (class actions) dalam pengadilan tata usaha negara pada prinsipnya sama seperti pemeriksaan gugatan perwakilan (class actions) di pengadilan perdata asalkan objek yang dipermasalahkannya tersebut merupakan pelanggaran terhadap kaedah hukum administrasi negara/tata usaha negara. Yang terpenting dalam pengajuan gugatan perwakilan ini ada suatu permohonan untuk pemeriksaan gugatan atas dasar asas-asas yang terdapat dalam class actions, misalnya adanya uji kelayakan menjadi perwakilan kelas (prelminary certification test) yang dilakukan dengan cara notification, dan pemberian kesempatan untuk masuk (opt in) atau keluar dari suatu gugatan (opt out). Apabila suatu gugatan memenuhi persyaratan untuk diperiksa secara class actions maka pengadilan akan mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk penetapan. Sebaliknya apabila gugatan yang dimohonkan tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa menurut prosedur class actions maka gugatan tersebut ditolak pemeriksaannya dengan proses pemeriksaan gugatan perwakilan (class actions) dan selanjutnya gugatan tersebut akan diperiksa secara gugatan perkara biasa saja.
  1. Saran

1. Pengkajian ini menyiratkan betapa pentingnya perlindungan hukum pada korban pencemaran-perusakan lingkungan sebagai manifestasi prohektif hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat. Namun sayangnya, kualitas normatif pengaturan UUPLH terhadap mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dirasakan kurang kondusif dan signifikan bagi pengembangan kesadaran lingkungan. Terlalu banyak kendala yang harus dihadapi oleh korban pencemaran-perusakan lingkungan dalam penyelesaian sengketa lingkungan: yuridis, ekonomis maupun teknologis. Kenyataan ini menyebabkan korban pencemaran-perusakan lingkungan seringkali enggan menyelesaikan sengketa lingkungan melalui jalur hukum.

2. Terdapatnya kelemahan dan kekeliruan perumusan dalam UUPLH semakin menyadarkan perlunya dilakukan percepatan upaya-upaya merevisi UUPLH agar keberlakuannya efektif. Melalui pengaturan hukum yang tangguh, keberadaan UUPLH akan diapreasiasikan dan dapat dijadikan momentum memproyeksi Indonesia yang seimbang dengan sumberdaya ekologis yang menopangnya, dan bukan yang menggerogoti tiang pancang masa depan. Keadaan tersebut tidak dapat terjadi tanpa transformasi prioritas dan nilai pribadi yang “akrab dan ramah lingkungan”. Ketentuan UUPLH yang merupakan tumpuan harapan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan perlu terus dikaji agar mampu mewujudkan manusia Indonesia sebagai “pembina lingkungan”. Jadikan “UUPLH as a tool of Sustainable development”

3. Apabila mempunyai kesamaan kepentingan (interest) yang dirugikan atas suatu persoalan hukum, yang diwakili oleh seorang atau sekelompok untuk bertindak atas diri mereka dan mewakili kepentingan dari kelompok masyarakat lainnya (class members).class actions lebih meringankan penggugat karena dilakukan bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

Rahmadi, Takdir, 1996, Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Makalah Penataran Hukum Lingkungan, Proyek kerjasama Hukum Indonesia – Belanda, Surabaya.

Rangkuti, Siti Sundari, 1978, HetBiginsel “De Vervuiler Betaalt”, Rijksuniversiteit Te Leiden, Faculteit Der Rechtsgeleerheid.

————, 1996, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Surabaya: Airlangga University Press.

————, 1999, Reformasi Bidang Hukum Lingkungan, Suara Pembaruan, 26 Maret.

Santosa, Mas Achmad, 1997, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Actions), Jakarta: ICEL.

————, & Sulaiman N. Sembiring, 1997, Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing), Jakarta: ICEL.

————, et al., 1997, Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup, Jakarta: ICEL.

Wijoyo, Suparto, 1997, Penegakan Hnkum Lingkungan., Makalah Pelatihan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Bagi Radio Siaran dan Televisi, Batu.

————, 1997, Kesiapan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menjelang Tahun 2003, Makalah Kuliah Umum Mahasiswa Baru, IKIP Malang.

————, 1997, Karaktenstik Hukum Acara Peraidilan Admininistrasi, Cetakan Pertama, Arlangga University Press, Surabaya.

Yazid, T.M. Luthfi, 1996, “Penyelesaian Sengketa Melalui ADR”, Jurnal Hukum Lingkungan, ICEL, Tahun III No. 1.

Zen, M.T. (Ed.), 1995, Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)

Alvi Syahrin, 2001, Disertasi, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan

Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan Yang Berwawasan

Lingkungan.

Az. Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung.

Erman Rajagukguk, dkk., 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju,

Bandung.

M. Abduh, Profil Hukum Administrasi Indonesia (HANI) Dikaitkan Dengan

Undang-Undang, Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun), Pidato

Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum USU Medan.

e-USU Repository © 2004 Universitas Sumatera utara 5 – 11

M. Yahya Harahap, 1996, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan

Penyelesaian Sengketa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mas Achmad Santosa, Topic 7, Civil Leability for Environment Damage Indonesia,

disampaikan pada Pelatihan Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum

Lingkungan di Indonesia, antara Indonesia – Australia, Desember 1999 –

September 2000.

_______, Topic 9, Civil Enforcement In Indonesia, disampaikan pada Pelatihan

Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia,

antara Indonesia – Australia, Desember 1999 – September 2000.

Paulus Effendi Lotulung, 1993, Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata,

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Philippus Hoajon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina

Ilmu, Surabaya.

e-USU Repository © 2004 Universitas Sumatera utara


[1] TM. Lutfi Yazid, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (environmetal Dispute Resolution), Airlangga University Press – Yayasan Adikarya IKAPI – Ford Foundation, Surabaya, 1999, h. 9

[2] Siti Sundari Rangkuti, Analisis UUPLH-1997 (Analysis of EMA-1997), Penataran Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, Eks Kerjasama Hukum Indonesia –Belanda, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 9-14 Februari 1998. Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga Universityt Press, Surabaya, 1996, h. 247.

[3] M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 34.

[4] Tampaknya, dalam memberikan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa ini, UUPLH tidak konsisten. Apabila dalam Pasal 30 UUPLH ditentukan sebagaimana terurai di atassemestinya sistematika selanjutnya adalah pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan terlebih dahulu, baru kemudian yang di luar pengadilan. Ternyata UUPLH memberikan pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dulu (Pasal 31-33), baru yang melalui pengadilan (Pasal 34-39), kalau memang demikian, sebenarnya struktur redaksional Pasal 30 dapat disusun sebagai berikut: “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat di tempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa”. Ini baru sesuai dengan keseluruhan substansi pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan menurut UUPLH. Namun, apapun wujudnya, sistematika pengkajian ini tetap mengikuti rumusan Pasal 30 ayat (1) UUPLH. Taat hukum

[5] Sebagaimana diketahui Pasal 1365 BW ada persamaan dengan Pasal 1401 BW Belanda (lama) atau artikel 6.3.1.1. NBN), dan untuk mendapatkan ganti kerugiari berdasarkan pasa tersebut, menurut Lamber‘s harus dipenuhi persyaratan berikut: (a) Perbuatan harus bersifat melawan hukum; (b) Pelaku harus bersalah; (c) Ada kerugian; (d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian, lihat Siti Sundari Rangkuti, hukum Lingkungan…, op. Cit., h. 246

[6] Pasal ini berbunyi: “Setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

[7] Siti Sundari Rangkuti, Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum, Pidato Pengukuhan, Airlangga University Press, Surabaya, 1991, h. 16

[8] Pasal 21 UULH berbunyi: “ Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya prusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturanya diatur dalam perauran perundang-undangan yang bersangkutan”

[9] Lihat Mas Achmad Santosa et al., Penerapan Atas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup, ICEL, Jakarta, 1997, h. 59

[10] Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan … op.cit., h. 296-297

[11] Mas Achmad Santosa, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Actions), ICEL, 1997

[12] Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan … op.cit., h. 297.

[13] Ibid., h. 298.

[14] Ulasan ini lihat Siti Sundari Rangkuti, Reformasi Bidang Hukum Lingkungan, Suara Pembaruan, 26 Maret 1999, Lihat juga Suparto Wijoyo, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi, Airlangga University Press, Surabaya, 1997

[15] Ibid. Bacaan yang sangat baik berkenan dengan hal ini adalah Stephen B. Golberg et al., Dispute Resolution: Negoisation, Mediation, and Other Processes, Little, Brown and Company, Boston-Toronto-London, 1992

[16] Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan…., op,cit., h. 275.

[17] Mas Achmad Santosa, dkk., Makalah Topic 7, Civil Liability for Environmental Damage Indonesia, yang disampaikan dalam pelatihan hukum lingkungan di Indonesia bekerjasama dengan Australia, Desember 1999 – September 2000, ICEL.

[18] Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Daya Widya, hal. 237.

[19] Erman Rajagukguk, dkk., 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Mandar Maju, Bandung, hal. 71.

[20] Ibid

[21] Ibid

[22] Mas Achmad Santosa, dkk., Petunjuk Pelaksanaan Gugatan Perwakilan, Op.Cit.,hal. 53.

[23] Proyek Pembinaan Teknis Yustisial MARI, 1998, hal. 75.

[24] Mas Achmad Santosa, dkk., Makalah Topic 9, ICEL., 1997, Loc.Cit.

[25] Ibid. hal. 94.

[26] Paulus Effendi Lotulung, 1993, Penegakan Hukum oleh Hakim Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 51

[27] Mas Achmad Santosa, dkk., Makalah Topic 9, Op.Cit.

[28] Proyek Pembinaan Teknis Yustisial MARI, Op.Cit.

About these ads

~ oleh albar pada September 9, 2008.

Satu Tanggapan to “MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP SECARA LITIGASI MAUPUN NON LIGASI SERTA TINJAUAN GUGATAN CLASS ACTION DAN LEGAL STANDING DI PERADILAN INDONESIA”

  1. Terimakasih atas bacaan nya
    sangat membantu sekali dalam mencarai referensi

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: