GERAKAN STUDI HUKUM KRITIS

GERAKAN STUDI HUKUM KRITIS

(hanya sedikit cuplikan dari buku yang saya kagumi)

Pergerakan hokum di suatu Negara tidak terlepas dari gesekan institusi-institusi hokum untuk menunjukkan terus pembaharuan.Tidak terbatas pada para akademisi, dan ilmuwan social, bahkan keadilanpun dijadikan kendaraan bagi politik dalam agenda kepentingan publik. Gesekan-gesekan tersebut akhirnya menimbulkan krisis yang melanda tradisi hokum barat dan dominasi pemikiran hokum liberal.

Dalam krisis yang melanda tradisi hukum barat dan dominasi pemikiran hukum liberal, terlahirlah “ THE CRITICAL LEGAL STUDIES MOVEMENT”. Sebuah buku Karya Roberto Mangabeira Unger, Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ifdhal Kasim dan diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ( ELSAM) dengan judul GERAKAN STUDI HUKUM KRITIS, yang untuk kemudian disebut GSHK.

Roberto Mangabeira Unger adalah salah seorang peletak dasar-dasar teoritis gerakan ini. Pemikirannya banyak mempengaruhi penulis-penulis dalam jurisprudensi GSHK.

Buku ini diakui kurang familiar untuk dibaca sehingga susah untuk dipahami. Hal ini disadari karena buku GSHK ini merupakan terjemahan dari karya asli Unger yang berjudul “ THE CRITICAL LEGAL STUDIES MOVEMENT” seperti yang telah saya singgung sebelumnya diatas. Inilah yang membuat Ifdhal Kasim memberiakan suatu pengantar yang diharapkan dapat menuntun pembaca dalam memahami isi dari buku GHSK ini.

Dalam pengantarnya, Ifdhal Kasim mengiktisarkan secara garis besar, mulai dari kebangkitan hukum kritis hingga pada apa yang menjadi tema pokok pemikiran hukum gerakan ini.

Pemikiran hukum GSHK ini lahir dari pertemuan “ Conference on Critical Legal Studies” di Madison, Winconsir, Amerika Serikat tahun 1977 yang dihadiri oleh orang-orang dari beragam latar belakang dan sama-sama tidak puas terhadap pemikiran hukum liberal.

Unger menilai pemikiran hukum liberal tidak efektif mengatasi seluruh masalah sosial politik yang terjadi di Amerika tahun 1960-1970 an. Untuk itulah mereka mencoba mencari suatu pemikiran baru yang dapat menjadi “Problem Solving”dan berguna bagi masa depan hukum.

Buku ini mengungkapkan tentang dua perhatian yang menonjol yang menandai aliran ini. Perhatian yang pertama adalah kritiknya terhadap formalisme dan obyektivisme. Formalisme meyakini impersonalitas, tujuan-tujuan, kebijakan, kaidah hukum sebagai komponen yang tak terhindarkan dari pemikiran hukum. Sedangkan objektivisme adalah kepercayaan bahwa materi-materi hukum yang otoratif menambahkan dan mempertahankan pada hubungan manusia yang dapat dilestarikan. Unger membaginya dalam 5 bahasan yang memudahkan untuk mengikuti alur berpikirnya.

GSHK adalah melanjutkan tradisi pengkajian empiris terhadap hukum. Tetapi pendekatan yang digunakan adalah paradigma-paradigma ilmu sosial “kiri” seperti aliran Marxisme, teori kritis mazhab Frankfurt, neo-Marxis, Strukturalisme. Ini tidak berarti GSHK mengikuti pandangan-pandangan tersebut, namun memanfaatkannya secara ekletis. Dalam hal radikal GSHK menggugat teori, doktrin atau asas-asas seperti netralitas hukum (neutrality of law), otonomi hukum (autonomy of law), dan pemisahan hukum dengan politik

Kritikan Unger tentang Obyektivisme dan Formalisme

Kritisme pemikiran hukum dalam buku GSHK mengangkat kembali pembahasan mengenai kritik terhadap obyektivisme dan formalisme. Unger menyatakan “ untuk memperhalus serangan pedas terhadap obyektivisme, kami telah menafsirkan kembali hukum dan doktrin hukum yang berlaku”. (h.1)

Kritikannya difokuskan pada penentangan terhadap gagasan mengenai jenis-jenis organisasi sosial dengan suatu struktur hukum yang “Built-In” ataupun pengganti-penggantinya yang lebih halus namun masih bertahan kuat dalam konsepsi-konsepsi hukum substantif dan doktrin yang berlaku. Serangan terhadap hal ini telah dilancarkan pada lebih dari satu front. (h.3)

Unger juga melancarkan kritik terhadap formalisme, formalisme berarti sebuah komitmen untuk, dan kepercayaan terhadap kemungkinan dari sebuah metode pembenaran hukum. Termasuk di dalamnya tujuan yang impersonal, kebijakan dan prinsip-prinsip yang merupakan komponen yang dibutuhkan dalam rasionalisasi hukum. Dan juga obyektivisme, Unger mengartikan sebagai kepercayaan bahwa materi hukum yang memiliki otoritas yang merupakan sistem pengundangan, kasus-kasus, dan ide-ide hukum yang diterima, mewujud dan hidup dalam sebuah skema pengelompokan manusia yang dapat dipertahankan. Hal tersebut menggambarkan tatanan moral, walaupun tidak sempurna.

Unger menyatakan, formalisme dan obyektivisme telah gagal, sebagimana halnya keduanya telah gagal untuk dipidahkan satu dan lainnya. Unger juga mengkritik fomalisme sebagai adanya kebutuhan teori bagi yang mempercayai formalisme. Dan obyektivisme sebagai hukum yang memiliki pertentangan dan persaingan dengan prinsip-prinsip. Tanpa beberapa teori, rasionalisasi hukum adalah sebuah permainan analogi yang mudah.

Unger memulai kritiknya terhadap obyektivisme berdasarkan pada usaha akbar para ahli hukum untuk mencari suatu struktur hukum yang di dalamnya built-in demokrasi dan pasar. Teori kontrak dan kepemilikan menyediakan ruang bagi usaha kaum obyektivis untuk mengungkapkan isi hukum yang sudah built-in dengan pasar, sama halnya dengan teori perlindungan kepentingan-kepentingan konstitusional serta tujuan-tujuan sah tindakan negara yang dirancang untuk mengungkapkan esensi hukum suatu republik demokratis.

Unger juga mengungkapkan kritik atas obyektivisme yang lebih khusus ini juga dapat berkembang lewat penafsiran hukum dan doktrin yang berlaku. Substansinya terdapat pada hukum publik dan perdata gagal menampilkan suatu versi tunggal mengenai demokrasi dan pasar. Sebaliknya, mengandung unsur-unsur lain yang membingungkan dan tidak berkembang.

Penyatuan dua serangan terhadap obyektivisme itu bertujuan mendiskreditkan, untuk seterusnya konsepsi sistem atau tipe masyatakat dengan struktur kelembagaan yang sudah terpasang ( Built-in) (h.5). Percobaan memberlakukan konsep ini menjadi perincian teknis hokum justru berakhir dengan memperlihatkan kedok keplsuanya.

Sedangkan terhadap formalisme, pemikiran setiap cabang doktrin harus bersandar secara diam-diam, kalau tidak secara eksplisit, pada suatu pemerian bentuk-bentuk interaksi manusia yang benar dan realistis di bidang kehidupan masyarakat tempat doktrin itu berlaku (h.5). Misalnya, seorang ahli hukum konstitusi membutuhkan suatu teori republik demokratis yang menggambarkan hubungan yang tepat antara negara dan masyarakat atau ciri-ciri esensial organisasi sosial dan pemberian hak pribadi yang harus dilindungi pemerintah, apapun. Akibatnya.

Tanpa visi pembimbing ini, pemikiran hukum tampak terkungkung dalam permainan analogi murahan. Pertentangan kepentingan dan visi yang banyak ragamnya yang menyangkut pembentukan undang-undang harus merupakan wahana suatu rasionalitas yang dapat diartikulasikan dalam suatu teori tunggal yang terpadu. Unger banyak memberikan Konstribusi terhadap gerakan GSHK dan diterima dengan baik dan dihargai. Unger mengkritik pendekatan yang berlaku pada sosiologi, sejarah dan ekonomi yang gagal untuk mengambil pentingnya pertentangan struktur.

GSHK mempunyai perbedaan dengan pemikiran hukum lain yang tradisional. Bahwa GSHK menolak pemisahan antara rasionalitas hukum dan perdebatan politik. Tidak ada pembedaan model logika hukum; hukum adalah politik denga baju yang berbeda. Hukum hanya ada dalam suatu ideologi. GSHK menempatkan fungsi pengadilan dalam memahami hukum sebagai perhatian utama.

Implikasi kritik gerakan ini terhadap formalisme adalah untuk meluluh lantakkan dilema doktrin tersenut. Artinya, kalau kebiasaan konseptual yang serupa dengan apa yang sekarang disebut doktrin oleh para pengacara dapat dibenarkan, kategori kegiatan doktriner yang sah harus diperluas secara tajam (h.15).

Dari Kritik ke Konstruksi
Hasil kritik terhadap Formalisme:Doktrin Deviasi

Implikasi kritik terhadap formalisme adalah untuk meluluh lantakkan dilema doktrin tersenut. Artinya, kalau kebiasaan konseptual yang serupa dengan apa yang sekarang disebut doktrin oleh para pengacara dapat dibenarkan, kategori kegiatan doktriner yang sah harus diperluas secara tajam (h.15).

Doktrin yang diperluas, suatu genre wacana hukum yang telah mulai dikembangkan gerakan hukum kritis ini, dapat didefinisikan dengan beberapa kriteria pelengkap yang sepadan atau substansial. Dalam salah satu gambaran, ciri pokoknya adalah usaha untuk menyeberagi tapal batas empiris maupun normatif (h.16). Doktrin Deviasi (deviationist doctrine) bergerak menyeberangi perbatasan empiris lewat dua jalan.yang satu sudah dikenal dan lugas.

Mengenai cirri penting doktrin deviasi adalah kemauan untuk mengakui dan mengembangkan konflik antara kaidah-tandu\ing yang dapat ditemukan dalam setiap himpunan hukum. Doktrin kritis melakukan hal ini dengan menemukan, dalam ketidak serasian itu, unsur-unsur persaingan yang lebih luas diantara konsepsi-konsepsi tentang masyarakat menutut pengertian yang berlaku (h.17).

Gaya doktrin hukum yang dominan sering mencakup tiga tingkatan analisis sekaligus : peraturan dan preseden ototitatif; tujuan ideal, kebijakan, dan kaidah, serta konsepsi mengenai hubungan manusia yang mungkin dan yang dikehendaki untuk dibelakukan di berbagai kebiasaan sosial (h. 18).

Umumnya para ahli hukum modern dan filsufnya menghindari pencapaian itu. Mereka telah menghindarinya dengan menimbulkan kerugian berupa serangkaian pembatasan intelektual dengan kekerasan dan sewenang-wenang, yang pengaruh akhirnya adalah mengubah doktrin hukum menjadi serangkaian tipuan argumentasi yang tak kunjung akhir (h.19).

Terdapat banyak alasan mengenai kebijaksanaan, kesantunan relative atau kemampuan belaka untuk tidak membawa argument internal itu terlalu jauh kedalam konteks kelembagaan tertentu. Suatu Negara bahkan mungkin didirikan kurang-lebih secara sengaja untuk mengingkari jenis-jenis kegiatan transformative tertentu (termsuk jenis yang lebih berani dari perkembangan internal), untuk memperoleh instrument kelembagaan yang cocok seluruhnya (h. 21).

Penetapan Kembali Bentuk Kelembagaan Demokrasi dan Pasar

Hasil konstruktif kritik terhadap obyektivisme telah membimbing berbalik ke usaha mencari bentuk-bentukinstitusional alternative dari cita-cita kelembagaan yang tersedia. Sehingga menghasilkan usaha untuk mencari alternatif cita-cita kelembagaan demokrasi dan pasar dengan menggunakan doktrin deviasi. Pencarian ini membutuhkan tiga gagasan, yaitu teori transformasi sosial untuk bisa membedakan cita-cita yang programatis yang realistis, pikiran programatis yang dilakukan dengan pembalikan dan pemujian berupa pendefinisian kembali tanpa usaha kapitulasi buta, dan konsepsi hubungan yang tepat antara negara dan masyarakat. Hasilnya adalah; Pelonggaran kumulatif tatanan masyarakat tertentu terutama mengenai pelapisan dan pembagian sosial, pola yang diberlakukan mengenai cara-cara hubungan manusia yang mungkin dan dikehendaki., Peluang hidup dan pengalaman hidup pribadi harus semakin terbebas dari tirani kategori-kategori sosial yang abstrak., Perbedaan antara apa yang dimaksudkan oleh dunia sosial dan apa yang dikeluarkannya, antara kegiatan rutin dan revolusi, harus diperinci sebanyak mungkin.

Perantara utama ketika dilakukan pencarian ini adalah doktrin deviasi itu sendiri, termasuk kritik historis dan analitis dari konsepsi hukum yang mapan. Untuk pengembangannya secara penuh, pencarian semacam itu membutuhkan tiga kumpulan gagasan yang mendukung dan menghidupkan. Yang pertama adalah teori yang dapat dipercaya tentang transformasi sosial (h.25). Tanpa teori semacam itu kita akan kekurangan standar-standar yang digunakan untuk membedakan cita-cita programatis yang kurang-lebih realistis.

Ada tiga bentuk yang sepadan, Pertama, pelonggaran komulatif tatanan masyarakat tertentu rencananya mengenai pelapisan dan pembagian social, pola yang diberlakukan mengenai cara-cara hubungan manusia yang mungkin dan dikehendaki. Maknanya, setiap aspek tatanan social haruslah sesuai dengan kegiatan praktis atau imajinatif, yang membuatnya rawan terhadap konflik kolektif dan permusyawaratan.

Versi kedua cita-cita yang menjadi petunjuk bagi uraian bentuk-bentuk kelembagaan alternatif adalah peluang hidup dan pengalaman hidup pribadi-pribadi harus semakin terbebas dari tirani kategori-kategori sosial yang abstrak.

Versi ketiga yang merupakan padanan cita-cita adalah perbedaan antara apa yang dimasukkan oleh dunia sosial dan apa yang dikeluarkannya, antara kegiatan rutin dan revolusi, harus diperinci sebanyak mungkin, kekuatan aktif untuk membentuk kembali dan membayangkan kembali struktur kehidupan sosial harus masuk ke sifat eksistensi sehari-hari (h.26).

Pergeseran paling penting dalam sejarah pemikiran hukum modern mungkin adalah peralihan dari konsepsi ini ke gagasan bahwa konstitusi dan hukum harus menggambarkan hubungan dasar yang mungkin di kalangan rakyat, senagai pemilik harta kekayaan tak bergerak dan sebagai warga negara, tanpa mengingat tempat yang diduduki individu dalam masyarakat yang ada (h.27).

Revolusi Politik dan Kebudayaan

Cita-cita social dan pandangan mengenai hubungan antara hokum dan kehidupan social yang digambarkan tersebut, dapat diterjemahkan menjadi program pembanguna Negara dan struktur kelembagaan masyarakat lainya secara besar-besaran. Tujuan yang menjadi pedoman dan pemersatu kebiasaan budaya revolusioner adalah untuk membentuk kembali hubungan pribadi langsung dengan membebaskan mereka dari latar belakang rancangan pembagian hierarkhi sosial. Rencana ini memberikan suatu kesempatan bagi pertukaran praktis atau ikatan yang penuh gairah untuk menghormati batas-batas yang ditetapkan tatanan kekuasaan yang mapan. Rencana itu juga memberikan peran tertentu pada setiap orang sesuai dengan kedudukan yang mereka pegang dalam seperangkat perbedaaan sosial atau gender yang ditetapkan sebelumnya.

Tujuan yang menjadi pedoman dan pemersatu kebiasaan budaya revolusioner yang saya maksud adalah untuk membentuk kembali semua hubungan pribadi langsung. Dalam hal ini, Unger mencontohkan suatu hubungan antara atasan dan bawahan atau lelaki dan perempuan dengan membebaskan mereka dari latar belakang rancangan pembagian dan hierarki sosial (h.30).

Disini dijelaskan tentang demokrasi yang dikecam dan ditemukan kembali. Cita-cita demokrasi masa kini sama-sama memilikisutu inti minimum, pemerintah harus tidak jatuh menjadi tawanan terus-menerus dari satu faksi.

Mengecam dan menemukan kembali Demokrasi

Konsepsi modern tentang demokrasi berkisar dari yang sinistis sampai ke yang idealistis. Pada pola idealistis terletak gagasan keyakinan terhadap kedaulatan rakyat, yang dikualifikasikan dengan kepentingannya sendiri oleh kebutuhan akan pergantian partai, jabatan pemerintahan, dan kemampuan untuk menyelamatkan diri dalam masa peralihan dari demokrasi langsung ke demokrasi perwakilan.

Pada kutub sinistis terdapat varian-varian gagasan demokratis bahwa klaim dapat dipenuhi dengan persaingan yang sedang berlangsung dikalangan elite, selama para pesaing kadang-kadang mempunyai kebutuhan untuk mengerahkan dukungan massa, tapi semua versi cita-cita demokrasi masa kini sama-sama mempunyai inti minimum; pemerintah harus tidak jatuh menjadi tawanan terus menerus, dari satu fraksi, betapapun luasnya istilah fraksi itu dapat didefinisikan sehingga mencakup kelas-kelas social, segmen tenaga kerja, pihak-pihak yang menganut satu pandangan, atau kategori kolektif yang mantap lainya (h. 32).

Unger menulis tentang dua model doktrin didalam bukunya pada bab3. Di dalamnya menjelaskan tentang penggunaan kesamaan perlindungan. Kaidah kesamaan perlindungan dalam hukum konstitusional Amerika Serikat dan masyarakat demokrasi Barat lain telah dibuat guna melaksanakan dua tugas yang sangat berlainan. Misinya yang paling sempit adalah mendesakkan suatu kebutuhan akan generalitas hukum atas nama persetujuan terbatas perlindungan individual, untuk menghambat pengerahan kekuasaan pemerintah yang tak berprinsip dan diskriminatif terhadap perorangan atau kelompok-kelompok kecil. Ini dapat disebut sebagai “tugas yang membutuhkan generalitas” (generality-requiring task) (h.54).

Dibalik penggunaan kesamaan perlindungan terdapat teori yang tersembunyi. Terdapat sebgagai pandangan yang menjadi pijakan. Pandangan yang menjadi pijakan ini lebih baik sengaja dinyatakan tersamar untuk menghindari asumsi membatasi yang tidak perlu dan kesimpulan berat sebelah yang tidak dapat dibenarkan (h.57).

Pertama, pandangan itu beranggapan bahwa ada satu jalan untuk membentuk susunan kelembagaan masyarakat yang ditetapkan secara hukum sehingga mendekati struktur murni prinsip timbal balik dan koordinasi.Kedua, pandangan politik yang didefinisikan secara sejmpit sebagai konflik terlembaga atas penguasaan dan penggunaan kekuasaan pemerintah, gagal karena alasan yang sama.Ketiga tertuju ke hubungan antara dunia sosial yang digambarkan pandangan yang menjadi pijakan itu dan citra personalitas pengontrol (atau tentang hubungan di kalangan rakyat) yang membenarkan dunia ini, dan sebaliknya diperlihatkan dan dijamin lembaga-lembaganya.

Dalam pemikiran kesamaan perlindungan, disparitas antara anggapan tentang realitas sosial dan pengalaman sehari-hari kehidupan sosial menjadi menonjol dalam satu hal saja, komflik antara kebutuhan menjadi lebih realistis dan tekanan untuk tidak mengganggu sususnan kelembagaan pemerintah (h.62).

Terdapat tiga perangkat gagasan yang berhubungan masuk ke dalam doktrin kesamaan perlindungan Amerika dewasa ini. Yang pertama adalah taksonomi, doktrin ini membedakan klasifikasi kecurigaan dan yang diperbolehkan, suatu pertentangan yang kadang-kadang meluas untuk mencakup klasifikasi perantara yang sensitif.

Unsur kedua adalah acuan pada kepentingan mendasar yang berfungsi sebagai pengganti fungsional bagi klasifikasi kecurigaan dalam mendapatkan kewaspadaan badan pengadilan yang lebih tinggi. Bagian ketiga doktrin adalah hierarki tujuan-tujuan pemerintah yang berkorelasi dengan hierarki klasifikasi atau kepentingan-kepentingan mendasar. Analisis singkat versi Amerika masa kini mengenai kesamaan perlindungan memperlihatkan bagaimana pandangan yang menbjadi pijakan itu dapat konkret dalam perangkat gagasan doktriner khusus (h.66).

Gagasan pokok sistem hak destabilisasi adalah menyediakan klaim terhadap kekuasaan pemerintah dan hierarki sosial yang bertentangan dengan jiwa konstitusi, dapat mencapai stabilitas hanya denagn menjauhkan diri dari konflik transformatif yang mengganggunya (h.67). Gagasan mengenai hak destabilisasi, seperti program yang lebih besar yang memasukkan hak itu di dalamnya, merupakan akibat interaksi antara cita-cita dan keyakinan keyakinan sosial tentang berfungsinya suatu masyarakat secara aktual (h.68).

Hak destabilisasi juga dapat beroperasi dengan cara lain, cara yang sangat kurang eksterm. Hak ini akan berfungsi bukan untuk membatalkan hukum-hukum secara langsung, melainkan untuk merusak tatanan kekuasaan, terutama lembaga-lembaga atau bidang-bidang teralokasi dari praktek sosial (h.69). Perkembangan sepenuhnya dari hak-hak destabilisasi mensyaratkan perubahan-perubahan yang berakibat jauh pada organisasi kelembagaan negara dan masyarakat dan dalam sifat gagasan hukum dan politik yang berkuasa (h.70).

Kategori pertama pemberian hak destabilisasi akan berfungsi sebagai kaidah yang mengorganisasi dan menumbuhkan kesamaan perlindungan yang membutuhkan generalitas, koreksi generalitas, dan banyak bidang politik dan kewarganegaraan yang sekarang hampir tidak tampak berkaitan dengan hukum kesamaan perlindungan. Ketegori hak-hak destabilisasi yang lain akan menyerap beberapa di antara gaya kesamaan perlindungan yangmegoreksi generalitas, sementara menghindari ketidakabsahan hukum secara serta-merta (h.71).

Asumsi pertama adalah penangguhann ketidakpercayaan pada kemungkinan argumen normatif (h.71). Asumsi lain yang mengkualifikasi versi ini dan semua versi lain dokttrin deviasi adalah capaian tertentu yang untuk itu Unger telah mengajukan argumen, tidak pernah menang lewat suatu putsch doktriner, bahkan dengan dukungan badan peradilan sekalipun (h.72).

Asumsi kedua mempunyai akibat wajar yang dapat dinyatakan dalam bentuk suatu jawaban bagi suatu keberatan. Menarik argumen doktriner dan pertentangan ideologis atau teori sosial secara terbuka dan secara erat bersama-sama, dengan cara yang digambarkan dalam diskusi terdahulu, berarti menempuh bahaya besar (h.73).

Di buku ini juga mengenalkan teori kontrak memburuk. Artinya, setiap persoalan yang hendak didiskusikan mencakup semua hal yang diperlakukan oleh pemikiran hukum dewasa ini sebagai masalah kontrak. Tapi, argumennya menjangkau jauh di luar lingkup teori kontrak yang masih berlaku. Karena teori ini bisa diterapkan setelah beberapa waktu tunduk pada beberapa persyaratan-persyaratan. Unger menyatakan “ Ketika anda menjumlahkan perkecualian, keberatan-keberatan, dan tekanan-tekanan, anda mulai berpikir dalam hal apa teori kontrak tradisional mendominasi”.

Teori kontrak klasik selalu menggiurkan ahli hukum dalam usaha mencari kalkulus hukum yang dapat mengklaim menumbuhkan peraturan-peraturan impersonal dari interaksi bebas manusia (h.76).

Diambil secara keseluruhan, pelaksanaan dalam doktrin kritis ini memberi contoh jalan lain yang paling khas dari pikiran subversif untuk mentransformasikan orang yang menyimpang menjadi orang yang dominan demi kepentingan suatu visi yamg menjadi lebih jelas selama berlangsungnya transformasi itu sendiri, suatu visi yang pada akhirnya mendefinisi ulang apa yang dimulai dengan mempromosikannya (h.77).

Bagian yang lebih baik dari hukum dan doktrin kontrak dapat dipahami sebagai suatu ungkapan sejumlah kecil gagasan, kaidah dan kaidah tanding. Gagasan-gagasan ini menghubungkan peraturan dan standar hukum yang lebih konkret dengan seperangkat asumsi latar belakang jenis-jenis hubungan manusia yang dapat dan seharusnya berlaku di berbagai bidang kehidupan sosial (h.77).

Hubungan antara kaidah dan kaidah tanding dalam hukum kontrak dapat ditafsirkan sebagai ungkapan dua pandangan yang berbeda mengenai bagaimana orang dapat dan harus berinteraksi di bidang kehidupan sosial yang disentuh hukum kontrak, yang satu kasar dan mudah dikritik, yang lain lebih halus dan dapat dibenarkan (h.82).

Teori kontrak klasik lahir dalam perjuangan melawan penggunaan kekuasaan semacam itu, yang secara jujur bersifat personalistis dan berat sebelah. Hukum kekeluargaan mungkin tetap dipenetrasi oleh gagasan-gagasan tentang status dan memberi perhatian ke perbedaan hierarki di antara sanak keluarga. Tapi hukum kontrak modern dibangun sebagai ungkapan tertinggi universalisme abstrak. Hukum kontrak modern bermusuhan dengan kekuasaan individu sebagai suatu sumber tatanan, hukum itu mengkhotbahkan perasamaan dalam ketidak percayaan (h.86).

Mengenai kaidah dan kaidah tanding, keadilan dan kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak ini berbeda dari kebebasan untuk mengadakan kontrak. Batas-batasnya ditelusuri oleh kaidah-tanding, ketika tawar menawar yang tidak adil tidak seharusnya diberlakukan. Sebelum meneliti keterbatasan dan manifestasi kaidah tanding ini, hal itu dapat membantu memahami persoalan pokok yang harus dipecahkan pasangan kedua gagasan hukum ini. Sistem kontrak yang berlaku hanyalah merupakan nama hukum lain bagi suatu pasar. Sistem ini menjadi kehilangan relevansi jika ketidakseimbangan kekuasaan dan pengetahuan berakumulais sampai titik yang mengubah hubungan kontrak itu menjadi bentuk luar tatanan kekuasaan (h.88).

Kaidah tanding tentang keadilan muncul lagi dalam aturan dan doktrin yang mengawasi proses tawar-menawar itu sendiri. Suatu persetujuan akan diberlakukan hanya kalau persetujuan itu merupaka hasil suatu keputusan yang bebas dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, yang secara minimum tak terelakkan oleh semua pihak yang bersangkutan (h.92).

Analisis saling hubungan antara kaidah dan kaidah tanding mengungkapkan banyak permutasian dari satu masalah pokok. Koreksi kejujuran harus dipusatkan dan lebih sporadis ketimbang menyebar, kalau sistem kontrak yang berlaku tidak henak digantikan suatu metoda alokasi yang menolak (h.98).

Tugas kedua model doktrin deviasi adalah menganalisis bidang kontroversi hukum yang lebih hebat membutuhkan (dan menyoroti) pilihan di antara dua pandangan tentang hubungan antara kaidah dan kaidah tanding tersebut Contoh-contoh kesukaran yang dipakai sebagai peringatan ini memberiakn beberapa diantara materi-materi yang digunakan untuk mengembangkan pandangan kedua yang lebih kontroversial menjadi teori umum mengenai sifat pemberian hak dan sumber kewajiban (h.99)

Visi tanding tergantung pada dasar pemikiran yang sangat berbeda. Visi tanding mengandung arti, kewajiban memang timbul pertama-tama dari hubungan saling ketergantungan yang hanya dibentuk secara tidak lengkap oleh kewajiban-kewajiban yang ditetapkan pemerintah atau tawar-menawar yang eksplisit dan disempurnakan (h.108).

Jadi, isi awal visi tanding untuk sebagian tergantung pada contoh-contoh kesukaran yang dapat dipakai sebagai peringatan yang telah digunakan untuk memulainya. Suatu versi yang lebih inklusif akan timbul dari penyelidikan banyak contoh semacam itu dalam berbagai bidang hukum (h.110).

Tahap keempat model doktrin ini mengembangkan visi tanding yang dilukiskan dalam tahap kedua dan digeneralisasi dalam tahap ketiga, yang memperluasnya ke dalam masalah-masalah hukum yang bukan merupakan contoh-contoh dari kesukaran yang dapat dipakai sebagai peringatan dalam hukum yang berlaku (h.111). Visi tanding menolak untuk menyetujui begitu saja secara etrbuka di hadapan tentangan masyarakat sebagai pengabdian yang takmementingkan diri sendiri dan kontrak sebagai pengumpulan uang yang tak berperasaan (h.112).

Tahap kelima model doktrin deviasi ini mungkin seharusnya menjadi yang pertama karena thap ini menggambarkan kepercayaan-lepercayaan nurmatif dan empiris yang membimbing keseluruhan argumen.

Memperbandingkan dua model :

Model pertama doktrin deviasi dimulai edngan menganalisis komitmen tematis mengenai cabang hukum maupun kategori-kategori khusus yang melayani komitmen-komitmen ini (h.118).

Model kedua doktrin kritis ini dimulai edngan memikirkan bidang hukum yang luas sebagai umgkapan sistem kaidah dan kaidah tanding yang hubungannya satu sama lain secara aktual atau layak dapat disajikan secara bertentangan (h.119).

Kedua model doktrin ini mulai dari pandangan yang sama mengenai hunungan antara tiga tingkatan hukum dan analisis hukum : aturan-auran dan preseden otoritatif yang dewasa ini dinyatakan terutama oleh statuta dan keputusan pengadilan, kaidah dan kaidah tanding yang mengorganisasi, dan pola-pola imajinatif kehidupan sosial yang menempatkan model hubungan manusia yang berbeda-beda dalam berbagai sektor kehidupan sosial (h.119).

Doktrin hokum knvensinal dan teori-teori hokum yang menganjurkan untuk lebih kuat dan halus mendukungnya berusaha menekankan atau memperkecil konflikhorisontal maupun vertical. Seba;iknya, doktrin deviasi ingin membawa ketidakstabilan ini kepermukaan: pertama, sebab ini adalah bentuk yang diambil subversidibidang gagasan hokum; dan kedua, sebab kalau wawasan dan pembenaran dapat dicapai, bagaimanapun, dalam doktrin hokum atau bidang argument normative lain. Ketidak stabilan itu dapat dicapai hanya lewat kebiasaan berulang-ulang dari subversi tersebut, dibawah aspek kembarnya mengenai perkembangan internal dan pemikiran visioner (h.120).

Kemampuan negative merupakan hal yang praktis dan spiritual, untuk pemberian kuasa individual dan kolektif dimungkinkan oleh pembongkaran struktur-struktur formatif. Pembongkaran bukan berarti ketidakstabilan permanen. Melainkan pembentukan struktur yang mengubah peluang reproduksi menjadi kesempatan untuk koreksinya (h. 126).

GSHK mengikuti kritik terhadap obyektivisme secara langsung. Itu merupakan penolakan kami terhadap identifikasi upaya-upaya keras kelembagaan abstar secara diam-siam, seperti demokrasi dan pasar, dengan bentuk-bentuk kelembagaan konkret sehingga upaya-upaya ini terjadi untuk menerima dunia kontemporer. Kritik terhadap obyektivisme dan hasil konstruktifnya mempunyai hubungan yang lebih konkret pada pemertahanan tatamam-tatanan kelembagaan yang sekarang berlaku di negara-negara Atlantik utara (h.133).

Karya kami telah membantu menutup garis kedua untuk melarikan diri. Ini dilakukan dengan menghasilkan kekhususan kelembagaan bentuk-bentuk pasar dan demkrasi yang sudah mapan (h. 139).

GSHK memberi contoh pada bentuk-bentuk tindakan transformatif denagn cara terbatas dan bersifat pendahuluan. Dengan demikian, gerakan ini memberi tanggapan orisinal terhadap suatu pengalaman khusus yang berupa kendala dan kekecewaan, suatu situasi ketika ciri-ciri paling mendasarnya telah semakin umum (h.151).

Salah satu tujuan visi programatis yang disketsakan sebelomnya adalah membuat kehidupan social lebih ramah secara permanen terhadap kegiatan transformative yang, seperti yang digambarkan, juga mewakili suatu cara penguatan. Realisasi tujuan ini akan melaksanakan sebagian program untuk membuat setiap cirri tatanan social yang krusial dapat terlihat secara efektif dan rentan terhadap perebatan, konflik, dan revisi (h. 160).

Pembelajaran ketidakpatutan

Unger dan kawan-kawannya menyatakan “Penolakan utama terhadap pandangan GSHK menunjukkan kesenjangan yang teramat besar antara komitmen intelektual dan politis kami dan pelbagai kendala berat yang terjadi pada situasi kami. Kami masih harus memutuskan apa yang akan diperbuat untuk mengatasi kesenjangan itu”

Dua kecenderungan utama dapat dibedakan dalam GSHK. Kecenderungan yang satu memandang doktrin masa lalu atau masa kini sebagai ungkapan suatu visi khusus dari masyarakat sambil menekankan sifat yang bertentangan dan dapat dimanipulasi dari argumen doktriner. Hal-hal yang mendahuluinya secara langsung terletak pada teori-teori hukum anti formalis dan pendekatan-pendekatan strukturalis terhadap sejarah kebudayaan. Kecenderungan yang lain tumbuh dari teori-teori sosial Marx dan Weber dan cara analisis sosial dan historis yang menggabungkan metode fus\gsionalis dengan tujuan-tujuan radikal (h.161).

Kesimpulan

Kelebihan Dan Kekurangan Gerakan Studi Hukum Kritis

Kelebihan
GSHK terdiri dari berbagai macam pemikiran yang dikemukakan oleh banyak ahli hukum. Pemikiran-pemikiran tersebut bervariasi dari pemikiran yang bercirikan marxian ortodok sampai pada pemikiran post-modern. Ada beberapa kesepahaman antara pemikiran-pemikiran tersebut, yaitu ketidakpercayaan terhadap netralitas hukum, struktur sosial yang hierarkhis dan didominasi ideologi kelompok tertentu, dan keinginan untuk merombak struktur sosial.

Kekritisan GSHK dalam memahami realitas sosial dan tata hukum serta komitmen untuk mengembangkan teori hukum berdasarkan praksis sosial untuk merombak struktur sosial yang hierarkhis adalah kelebihan utama GSHK. Kekuatan ini diwujudkan dalam bentuk analitis kritis terhadap tata hukum, nilai-nilai dan rasio-rasio hukum yang digunakan oleh para hakim yang selama ini disebut netral dan benar secara obyektif.

Kelebihan lain dari GSHK adalah perhatiannya yang sangat besar terhadap pengakuan individu sebagai subyek kehendak utama dalam tatanan sosial. Kelebihan ini seperti membangkitkan kembali pandangan eksistensialis Kant-ian yang akhir-akhir tergerus oleh gelombang modern dan industri sehingga menimbulkan keterasingan individu subyektif karen tersedot arus budaya massa yang abstrak.

Kekurangan
Sebagaimana pemikiran kritis, apabila tidak digunakan secara tepat dengan mengingat tujuan dan batas penggunaan, kritisisme bisa berujung pada nihilisme. Atau paling tidak terjebak pada lingkaran kritik tanpa ujung dalam tingkatan wacana sehingga melupakan tugas praksis terhadap masyarakat.

Kelemahan lain adalah dari sifat asli pemikiran kritis yang selalu dalam dirinya sendiri melakukan dekonstruksi sehingga perubahan dan gejolak selalu terjadi. Padahal realitas masyarakat selualu cenderung mempertahankan nilai-nilai dan tatanan lama dan hanya mengijinkan perubahan yang tidak terasa. Akibatnya GSHK sangat sulit menjadi mainstream pembangunan hukum. Tugas utama GSHK adalah melancarkan kritik untuk perubahan yang dilakukan oleh

Oranglain.

Penutup

Analisis Kritis terhadap Hukum di Indonesia

Penggunaan GSHK untuk menganalisis hukum di Indonesia paling mudah dilakukan terhadap pembangunan hukum pada masa orde baru. Pada masa inilah dapat dilihat secara jelas kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik dominan yang menghuni ide tata hukum. Kepentingan atas pertumbuhan ekonomi memaksa kebijakan kemudahan usaha dengan jalan pemberian kredit yang disertai dengan deregulasi dan debirokratisasi. Kepentingan pembangunan ekonomi mensyaratkan stabilitas politik yang dilakukan dengan cara mengurangi hak sipil dan politik rakyat.

Sedangkan aliran sociological jurispurudence banyak tergambar dari perilaku dan aktivitas politisi terutama lembaga pembuat undang-undang (legislatif). Aliran ini awal mulanya diterapkan pada masa orde baru untuk mendukung program-program pembangunan orde baru dan melanggengkan kekuasaan dengan menjaga stabilitas politik. Saat ini yang tersisa adalah menjadikan hukum sebagai ajang legiitimasi dalam memperoleh dan melanggengkan kekuasaan.

Sedang GSHK bagi kalangan hukum di Indonesia sendiri masih dianggap baru. Perkembangan awal GSHK digunakan oleh kalangan aktivis LSM untuk memahami kebijakan dan struktur hukum yang menindas. Hal ini sesuai dengan mainstream utama pemikiran LSM yang cenderung kritis dengan menggunakan pemikiran-pemikiran marxian dan mazhab kritis. Namun untuk saat ini kita tidak tau apakah para aktivis LSM masih cenderung kritis dalam pemikiran-pemikirannya.

Saat ini Indonesia berada dalam masa transisi yang ditandai oleh pergulatan kekuatan-kekuatan yang mencoba untuk mendominasi baik dari dalam negeri maupun kekuatan kapitalis internasional yang sangat-sangat membahayakan. Maka sudah saatnya pemikiran-pemikiran GSHK juga digunakan untuk memahami, mengkritik, membangun, dan menerapkan hukum di Indonesia yang terlalu banyak carut marut di dalam penerapannya.

Kelebihan dan kekurangan buku :

Buku ini disusun oleh pemikir-pemikir kritis yang sudah diakui buah pemikiranya yang tergabung dalam Gerakan Study Hukum Kritis, (GSHK), sehingga menghasilkan tulisan-tulisan yang kritis, tajam, dan runtut.

Namun, ketika buku ini sudah tampil dalam bentuk terjemahan, bahasanya menjadi sukar untuk dimengerti dan memerlukan waktu untuk membaca berkali-kali, khususnya bagi orang-orang tertentu yang awam. Sebab buku ini ditulis untuk kepentingan pertemuan tahunan para ahli hokum yang tergabung dalam Gerakan Study Hukum Kritis, (GSHK).

~ oleh albar pada Agustus 21, 2008.

3 Tanggapan to “GERAKAN STUDI HUKUM KRITIS”

  1. resume yang mas Albatrozz buat lumayan juga..tingkatkan lagi dengan lebih baik yah..dengan buku-buku lain..
    thx.

  2. amat bernilai introdusir dan mudah terpahami. ijin tulisan ini kami muat ulang di jurnal geofilsafat.

  3. trimakasih mas putra..

    bila tulisan saya bermanfaat untuk orang banyak..
    silahkan mengambilnya..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: