SYARAT-SYARAT BAKU DALAM HUKUM KONTRAK

SYARAT-SYARAT BAKU DALAM HUKUM KONTRAK

A. Pendahuluan

Jika ada dua pihak yang satu sama lain mengadakan satu
perjanjian, pada umumnya mereka hanya bertujuan satu pelaksanaan normal dari
perjanjian itu. Tetapi kadang-kadang dan terutama dalam transaksi-transaksi
penting pihak-pihak yang bersangkutan memutuskan mengadakan ketentuan-ketentuan
untuk kejadian-kejadian dimana pelaksanaannya tidak berjalan semestinya.

Perumusan ketentuan-ketentuan kontrak ini,khususnya dari
syarat-syarat yang menurut pandangan (salah satu dari) pihak-pihak mengawasi
pelaksanaan kontrak secara tidak normal, membutuhkan suatu ketrampilan
redaksionil dan pengetahuan yuridis. Tidak setiap pihak yang berkontrak
memiliki ketrampilan, pengetahuan yuridis, pengalaman praktek ini. Selanjutnya
adalah amat mahal untuk meminta nasehat kepada seorang penasehat yuridis
(pengacara, yuris perusahaan, notaris) bagi tiap transaksi. Maka dari itu bahwa
dalam hal demikian biasanya orang mempergunakan perjanjian-perjanjian sejenis
yang pernah di buat. Tidak hanya perumusan ketentuan-ketentuan kontrak, juga
perundingan melalui itu dapat berjalan rumit dan makan waktu. Sering kali
bahkan orang menghemat biaya pengiriman dengan menunjuk dalam surat yang dikirim kepada syarat-syarat umum yang tertera di lain tempat.
Akhirnya ada juga ketentuan-ketentuan kontrak yang di
bakukan yang disusun oleh notaris-notaris atau pleh penyusun buku model-model (contoh-contoh).
Ketentuan-ketentuan semua ini dapat kita ringkaskan dengan istilah
“syarat-syarat baku”.

Cara penggarapan syarat-syarat baku dapat menimbulkan soal-soal yang bermacam-macam. Dalam karangan ini akan diajukan tiga pertanyaan berikut : (1) Bagaimana kita bisa mencapai bahwa syarat-syarat
baku menjadi bagian dari satu perjanjiaan tertentu, (2) Bagaimana syarat-syarat
baku ditafsirkan, (3) Bagaimana dapat dicegah syrat-syarat baku yang bdibuat
secara sepihak.

B .Pengertian

Model-model kontrak telah mempunyai sejarah ribuan
tahun. Ketika lima ribu tahun yang lalu di mesir dan Negara Dua Sungai dibuat tulisan-tulisan
pertama, hampir pada saat yang sama muncul syarat-syarat kontrak yang di
bakukan pertama.Kebutuhan akan syarat-syarat baku kontrak di Eropa Barat terutama pada abat ke 19 menjadi besar, Kongsi-kongsi (gilden) dengan peraturan-peraturan yang melindungi mereka ditiadakan. Revolusi industri menyebabkan pertambahan jumlah trasaksi perdagangan penyebaran sekarang.

Dewasa ini terdapat syarat-syarat baku di semua bidang dimana dibuat kontrak. Kiranya tidak tepan kalo ada kesan hampir semua transaki dibuat atas syarat-syarat baku.Tidak semua transaksi cocok untuk di bakukan. jenis-jenis kontrak baru dan hubungan-hubungan hukum muskil termasuk
golongan ini.

Transaksi –transaksi antara golongan swasta satu dengan
yang lain (sewa menyewa, penjualan mobil bekas) Biasanya juga tidak dikuasai
oleh syarat-syarat baku.
Akhirnya ada juga perjanjian dimana kedua pihak segan menggunakan
dokumen-dokumen misal ( transaksi gelap). Apa yang berlakun di bidang,
lebih-lebih terasa dilapangan internasional. Jual-beli internasional terutama
perdagangan yang begitu penting bagi indohesia dari bahan-bahan dasar sudah
berpuluhan tahun hampir semata-mata dibuat atas formulir-formulir bakul.

Luasnya penggunaan syarat-syarat baku dalam seluruh
jumlah perjanjian-perjanjian dapat diperkirakan, tetapi keterangan secara
empiris hampir tidak ada. Syarat-syarat kontrak bukan satu-satunya bentuk hukum
yang dapat di bakukan. Himpunan-himpunan model-model (contoh) biasanya memuat
juga banyak contoh untuk tindakan-tindakan hukum acara atau dokumen-dokumen.

Bacaan Dalam pustaka hukum Belanda peristiwa syarat-syarat
baku untuk pertama kali dikemukakan oleh Jansen, yang menyediakan satu bab dari disertasinya yang dibela dalam tahun 1913. Dari bacaan dalam masa antra kedua perang dunia dapat disebut sumbangan dari Hoetink
dalam Indisch Tijdschrift Yoor Het Recht dan dari Mark dalam Negerlands
Juristenblad Bacaan mengenai syarat baku mendapat dorongan kuat dalam tahun 1980 oleh pengeluaran rancangan ( pendahuluan) buku 6 kitab undang-undang Perdata Baru, yang memuat tiga ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat baku uang sepihak, berkat perhatian yang di berikan kepada perbaikan kedudukan hukum konsumen.

C. Penetapan syarat-syarat baku

Dibawah ini akan diberi perhatian kepada empat cara pengikutsertaan yang paling banyak terjadi ,
yaitu melalui (1) penanda-tanganan, (2) pemberitahuan diatas dokumen-dokumen
kontrak atai kertas surat, (3) penunjukan dalam dokumen-dokumen kontrak, (4)
pemberitahuan atau penunjukan diatas papan pengumumuman. Kemudian akan dicoba
untuk menempatkan kasus-kasus dalam rangka teoritis.

(1) Dokumen-dokumen kontrak yang ditandatangani.

Menurut peraturan umum dalam hukum perikatan (verbintenissenrecht), orang
yang membubuhi tanda-tangan satu akta yang memuat satu pengikatan, terikat pada
isi akta tersebut. Adalah yurisprudensi tetap bahwa ketentuan ini juga berlaku
untuk syarat-syarat baku yang disebut dalam akta. Dokumen-dokumen yang dimaksud bisa berupa satu kontrak
atau formulir kontrak, tetapi juga satu formulir permintaan untuk asuransi,
formulir pemesanan atau surat pengukuhan.

(2) Pemberitahuan di atas dokumen-dokumen kontrak atau
kertas surat.

Pemberian atau pengiriman dokumen-dokumen kontrak untuk ditanda-tangani
hanya sering terjadi dalam bidang-bidang perusahaan tertentu. Di bidang lain
ada kebiasaan untuk mencetak syarat-syarat baku diatas dokumen-dokumen kontrak yang
tidak ditanda-tangani, seperti kertas surat, katalog-katalog, offerte-offerte, rencana-rencana pekerjaan, surat-surat
angkutan, tanda-tanda tempat, konosumen-konosumen, surat-surat penerimaan
(ceel), dan sebagainya. Juga cara pernyataan berlaku ini oleh pengadialan pada
umumnya diterima sebagai metode untuk menjadikan syarat-syarat baku bagian dari isi kontrak. Menurut peradilan yang tetap, dalam lalu-lintas perdagangan orang yang tidak dalam
waktu yang singkat mengajukan keberatan terhadap isi surat pengukuhan dianggap telah menyetujui isi ini.

(3) Penunjukan

Lebih tidak sama pendapat peradilan, jikalau satu formulir konosemen
memuat satu penunjukan yang tidak diisi pada perjanjian sewa menyewa
(charterpartij) atau satu perjanjian memuat pertunjukan kepada dua atau lebih
syarat-syarat umum; dalam hal-hal demikian kadang-kadang dibenarkan,kadang-kadang tidak peneterapan syarat syarat bersangkutan. satu persoalan aneh
terjadi jikakedua pihak menyatakan bahwa syarat-syarat umum mereka sendiri yang
berlaku. Selain itu syarat umum masih memuat clausul bahwa syarat-syarat umum
pihak peserta lain hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan syarat-syarat mereka sendiri.
Dalam rancangan B.W. baru berbunyi sebagai berikut : Jika penawaran dan
penerima menunjuk syarat-syarat umum yang berbeda-beda, maka penunjukan kedua
tidak ada kekuatan, jika pada saat yang sama tidak dapat ditolak dengan tandas berlakunya
syarat-syarat umum didalam penunjukan pertama.

(4) pengumuman atau penunjukan di atas papan pengumuman.

Syarat syarat baku dapat dijadikan bagian isi kontrak dengan jalan pengumuman atau penunjukan diatas papan. Peradilan memang menetapkan bahwa untuk berlakunya klausul-klausul yang dinyatakan
demikian, papan pengumuman harus ditempatkan di tempat yang jelas, di cetak
dengan huruf yang mudah dibaca, dan sebelum diadakan perjanjian papan sudah
dapat dilihat.
Dewasa ini peradilan bahkan cenderung untuk merasa puas dengan penunjukan
kepada syarat-syarat umum yang tercatat di lain tempat.di dalam peradilan juga
telah diumumkan kadang disertai pertimbangan. Menimbang bhwa hal ini dapat
menjadi lain sepanjang lainnya bertentangan dengan apa yang telah di bicarakan
antara pihak pihak yang bersangkutan dan/atau penandatangan telah didapat
karena akal buruk atau penipuan dari pihak peserta lain tetapi dalam hal
ini tidak dinyatakan sedikitpun.

D. PENAFSIRAN

Syarat-syarat baku
menempatkan hakim dalam berbagai penafsiran, karena syarat ini merupakan satu corpus alienum
(badan asing) di dalam perjanjian, maka bersambungnya dengan unsur-unsur lain
dengan isi kontrak sering tidak tanpa cacat sama sekali. Hal ini terlihat dari:
1. Pertentangan antara syarat-syarat baku dan unsur-unsur lain dari isi kotrak.
2.Syarat-syarat baku menyimpang dari maksud pihak pihak.
3. Metodemetode penafsiran. Metode penafsiran yang lazim adalam
penafsiran sejarah undang-undang.
4. Kasasi. Karena tafsiran salah umumnya dianggap tidak mungkin, maka
penafsiran hakim rendahan bersifat kenyataan , sehingga dalam kasasi menjadi
kebal .

E. PENYALAHGUNAAN

Pustaka hukum menjelaskan,
penggunaan syarat syarat baku yang ditetapkan sepihak, memberi kemungkinan baik sekali kepada pihak penguasa untuk menggeser resiko resiko tertentu kepada pihak peserta lain, untuk
mengurangi atau meniadakan hak hak hukumnya dan untuk menggerakkan kewajiban-kewajiban undang-undang secara menyeluruh atau sebagian.

Ada beberapa hal yang menjadi kesulitan dari syarat syarat baku yang terkait dengan penyalah gunaan ,
misalnya ketidak sempatan membaca syarat syarat mengakibatkan penyalah gunaan
pihak lain, demikian juga bila ada
kesempatan membaca biasanya sulit di mengerti maksud syarat syarat itu. Juga
sering mengandalkan leveransir, sehingga resiko kurang di perhatikan.

Beberapa kemungkinan
pada hakim untuk memberi kepuasan pada pihak lain dalam satu sengketa :

1. Pernyataan tidak berlaku dari syarat syarat baku.
2. Penafsiran yang menguntungkan pihak lain.
3. Pengujian pada kesusilaan dan iktikad baik.

~ oleh albar pada Desember 28, 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: