UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI ONLINE INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Penulis: HERVINA PUSPITOSARI. SH. MH. (kandidat Doktor Ilmu Hukum)

Ditulis tahun 2010

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.    Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional. Sejalan dengan proses pembangunan dan era globalisasi, serta meningkatnya kualitas teknologi kehidupan masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan. Pemikiran masyarakat juga sudah dipengaruhi oleh berbagai hal. Media elektronik telah memberikan pengaruh besar bagi masyarakat. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada, melainkan lebih dari itu, hukum menjurus penggunaannya sebagai suatu sarana. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditentukan sehingga dapat terwujud di dalam masyarakat diperlukan adanya beberapa sarana. Salah satu sarana yang cukup memadai adalah hukum dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada.[1] Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.[2]

Pemerintah memandang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien. Sehingga Pemerintah pada tanggal 26 April 2008 mensahkan berlakunya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektonik (ITE). Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimaksudkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2008 Nomor 58, TLN RI Nomor  4843) adalah sebagai wujud “Pembaharuan Hukum” sebagai pengaruh dari 7 (tujuh) Aspek Pembaharu Hukum, yaitu Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang sebagaimana diketahui delapan aspek pembaharu hukum antara lain; Aspek Globalisasi, Aspek Politik, Aspek Ekonomi, Aspek Pendidikan, Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Aspek Supremasi Hukum, dan Aspek Perspektif Hukum Islam. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk dalam upaya mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, agar tidak terjadi kekosongan hukum jika terjadi tindakan perbuatan melawan hukum.[3]

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tersebut membawa berbagai dampak bagi masyarakat dan melahirkan dua pendapat ada yang pro atau menyetujui berlakunya Undang-Undang tersebut dan ada yang kontra tidak menyetujui berlakunya Undang-Undang tersebut hingga mengambil langkah mengajukan Undang-Undang tersebut ke Makhamah Konstitusi guna direvisi terkait dengan kebebasan mengemukakan pendapat dalam pengaturan pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pertimbangan lain berkaitan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah semakin maraknya prostitusi melalui jaringan Facebook. Bahkan anak-anak remaja semakin banyak yang terjerat dalam kasus prostitusi melalui situs online internet. Pelacuran via internet kini menjadi trend bisnis prostitusi. Tak sedikit yang menjajakan dirinya dengan mendompleng situs pertemanan Friendster tanpa ada yang mengkoordinir, yang jumlahnya makin hari makin bertambah. Pengelola bisnis prostitusi ini memanfaatkan domain gratis sebagai wadah memasarkan “hot produk-nya”. Berikut salah contoh kasus prostitusi melalui dunia internet yang berhasil diungkap pihak kepolisian:

Bisnis prostitusi dunia maya atau cyber sex yang dikelola mucikari, dibongkar aparat Satuan Unit Cyber Crime Dirkrimsus Polda Metro Jaya November 2009 yang dikelola website dengan nama domain www.wanita18theclub.com. Wanita-wanita yang ditawarkan dalam situs tersebut berusia 18 hingga 20 tahun. Dia merekrut para pelacur juga lewat dunia maya, melalui chatting dengan cewek-cewek yang senang internet. Dari chatting dipilih mana yang bisa dijadikan pelacur. Pelacur yang bergabung dengan Albert ada sekitar 30 orang, foto-foto mereka dipasang secara bergantian. Di layar situs itu terpampang 10 wanita berpenampilan seronok, masing-masing diberi kode sesuai dengan tarifnya. Beda wajah, beda usia beda pula tarifnya dan berstatus mahasiswi tarifnya lebih tinggi. Tarifnya, paling murah Rp800 ribu ada juga yang mencapai Rp1,6 juta untuk tiga jam kencan. Harga itu diluar biaya hotel yang ditanggung sendiri oleh pengguna. Dari tarif itu pelacur mendapat 60 persen dari pembayaran, 40 persen untuk germo. [4]

Kasus lain yang berhasil diungkap aparat Kepolisian Bagian Khusus Cyber Crime Polda Metro Jaya melakukan patroli situs dan internet sebelumnya. 2 situs berdomain gratis http://www.dennymanagement.multiply.com dan http://www.deliveryjakarta.cc.cc digunakan oleh YB dalam mengoperasikan bisnis prostitusi online internet. Pada halaman depan situs itu terdapat banyak foto-foto yang menampilkan profil sang model. Bahkan di belakang nama para wanita panggilan itu terdapat angka-angka sebagai harganya. Misalnya bernama Yenni8  disitu jelas bahwa tarif untuk Yenni seharga Rp. 8 juta. Dalam pola operasionalnya, pelanggan dan pengelola situs melakukan chatting secara online menggunakan layanan Yahoo Messenger. Kemudian bila dirasa serius, baru YB berhubungan langsung dengan calon pelanggan melalui ponsel. Pola pembayaran yang digunakan adalah Downpayment (DP) dan Cash on Delivery.[5]

Kasus lain yang terjadi di Surabaya:

Praktik pelacuran anak dibawah umum yang melakukan transaksi secara online.
Para tersangka  pencari, penyedia dan kurir bagi PSK anak tersebut. Yang  adalah anak-anak yang masih duduk di bangku SMA. Umur mereka berkisar 14 – 16 tahun. Untuk modusnya, mereka melakukan transaksi secara online.
Bagi pemesan, mereka harus men-add account facebook milik Vey dengan alamat email surabaya_girls@***.com.. Setelah itu, mereka bisa membooking melalui Afif melalui percakapan di dunia maya dengan menggunakan situs chatting seperti Yahoo Messenger atau MiRC. Di chatting konsumen bisa memilih, membooking dan melakukan tawar menawar.  Di facebook, foto anak yang bisa dipesan dan dikencani telah disediakan dalam berbagai pose dan gaya. Sedangkan di chatting, Afif bisa menampilan anak yang pingin dikencani para pria hidung belang. Tarif yang dikenakan bila ingin mengencani PSK anak itu berkisar 600 sampai 800 ribu rupiah.[6] Maraknya praktik prostitusi di dunia maya mendapat perhatian serius dari aparat kepolisian. Jumlah website yang menyediakan konten pornografi meningkat hingga 70 persen pada 2009. Pornografi juga masih menjadi konsumsi tertinggi bagi para pengakses internet. Bahkan, 12 persen situs di dunia mengandung pornografi Beberapa akun jejaring sosial, termasuk facebook. Setiap harinya sebanyak 266 situs porno baru muncul dan diperkirakan ada 372 juta halaman website pornografi, Sebanyak  25 persen pengguna memanfaatkan search engine untuk mencari halaman pornografi. menimbulkan kendala bagi Kementerian Kominfo  melakukan pemantauan dan pemblokiran terhadap situs-situs porno.

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Sebagai contoh adalah aktivitas pelacuran yang merupakan penyakit masyarakat. Hampir di setiap media massa baik koran, majalah, dan televisi memberikan gambaran yang nyata tentang kehidupan masyarakat khususnya tentang pelacuran atau prostitusi dengan segala permasalahannya. Terlebih saat ini semakin merebaknya pelacuran melalui situs internet.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk menulis makalah dengan judul “UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI ONLINE INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

 

  1. B.           Perumusan Masalah
    1. Bagaimana implementasi berlakunya pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam upaya penanggulangan prostitusi online internet?
    2. Mengapa kasus pornografi dan prostitusi melalui online internet masih marak terjadi di Indonesia?
    3. Bagaimana upaya guna menanggulangi dan meminimalisasi cyberporn melalui  internet?

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. A.    Implementasi Berlakunya Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saaat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.[7]

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ini mengundang kontroversi sejak proses pembuatannya. Argumen pihak yang kontra adalah bahwa Undang-Undang ini sarat dengan pelanggaran HAM, kaitannya dengan kebebasan pribadi dan pengembangan diri. Sedangkan argumen yang pro adalah bahwa undang-undang ini justru merupakan bentuk penghormatan terhadap HAM, yakni bahwa setiap manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai harkat dan martabat sehingga harus dihargai sebagai manusia yang bermoral.

Beberapa kalangan yang tidak setuju dengan ditetapkannya Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) menjadi Undang-Undang selalu menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai argumen utama mereka. Mereka berpendapat bahwa  larangan menyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, yang memuat penghinaan, yang memuat SARA, sebagai alat pemerintah untuk mengekang kebebasan berekspresi seseorang.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 F UUD 1945 berbunyi  Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan konstitusional ini sangat jelas mendukung kebebasan setiap orang untuk berkomunikasi lewat media apa pun, termasuk lewat media elektronik (internet). Namun tetap pada batasannya sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 J Ayat (1) : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah salah satu wujud tanggung jawab Negara untuk mengatur kegiatan di bidang Teknologi Informasi.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, berunyi. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal tersebut           juga selaras dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

 

dan pasal 73 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. yang menyatakan bahwa:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban

umum, dan kepentingan bangsa”

Sehingga tidak salah jika dalam UU ITE terdapat adanya ketentuan tentang Konten (content regulation) yang bersifat melawan hukum, yang pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berinformasi dan berkomunikasi dalam rangka melindungi HAM orang lain termasuk didalamnya pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE.

Pelanggaran kesusilaan termasuk di dalamnya cyberporn dan prostitusi dengan menggunakan sarana elektronik atau internet. Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, serta konsumen-konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum. Di Indonesia pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktekpraktek pelacuran. Ketidak tegasan sikap pemerintah ini dapat dilihat pada Pasal 296, 297 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Rancangan KUHP 2006, khususnya Pasal 487 Bab XVI. Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, sedangkan pelacurnya sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Kegiatan seperti itupun tidak dikelompokkan sebagai tindakan kriminal. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan pelacuran lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan atau konsumennya jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum. Cara penertiban seperti ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender, karena terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Adanya ketidakadilan gender dapat menyebabkan sulitnya penanggulangan pelacuran, karena pelacur merupakan paradigma interaksi antara perempuan dan laki-laki diluar perkawinan. Dalam interaksi tersebut perempuan diibaratkan sebagai pihak yang disewa, sedangkan laki-laki (konsumen) sebagai pihak penyewa. Penanggulangan pelacuran hanya pelacurnya saja selaku pihak yang disewa dikenakan sanksi sedangkan pihak yang menyewa tanpa diberi sanksi. Secara normatif diskriminasi terhadap perempuan telah dihapuskan berdasarkan Konvensi Wanita (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1984. Namun dalam kenyataannya masih tampak adanya nilai-nilai budaya masyarakat yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut dapat menghambat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam penegakkan hukum terkait dengan penanggulanganan pelacuran.

Sejauh ini pemerintah hanya mengatur persolan pelacuran yang ditegaskan dalam  hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal seperti tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 yang menyatakan bahwa

“ Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”,

 

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa

“ Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun “

dan Pasal 506 yang menyatakan bahwa

“ Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun “.

KUHP juga melarang perdagangan wanita dan anak-anak di bawah umur. Demikian pula dalam Rancangan KUHP 2006, Bab XVI mengenai ”Tindak Pidana Kesusilaan”. Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks di Indonesia. Karena larangan pelayanan seksual khususnya terhadap praktek-praktek pelacuran tidak ada dalam hukum negara,  maka peraturan dalam industri seks ini cenderung didasarkan pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, baik pada tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan, dengan mempertimbangkan reaksi, aksi dan tekanan berbagai organisasi masyarakat yang bersifat mendukung dan menentang pelacuran tersebut.

Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP tersebut di atas yang kurang tegas menjerat pelaku pelacuran, karena KUHP hanya menjerat pelaku yang menyediakan jasa pelacuran tetapi tidak untuk para Pekerja Seks Komersiil (PSK) nya. Mereka yang menjadi Pekerja Seks Komersial hanya dilakukan pembinaan sehingga mereka tidak jera atas perbuatannya menjual diri serta terjun dalam dunia pelacuran. Dalam peraturan daerahpun juga mengatur tentang pelacuran namun oleh pemerintah daerahpun merasakan kesulitan dalam memberantas pelacuran karena memberantas pelacuran dirasa merupakan masalah yang rumit dan komplek. Dikatakan kompleks, karena masalah pelacuran menyangkut kehidupan manusia yang disebabkan oleh berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, ketertiban dan keamanan lingkungan. Penanggulangan pelacuran dikatakan rumit, karena menyangkut sikap mental sehingga penanggulangannya harus secara professional dengan rencana yang matang serta pelaksanaan kegiatan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Penanggulangan pelacuran terhadap masalah substansi hukum yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun Peraturan Daerah yang dibuat untuk menanggulangi pelacuran belum terlihat diaturnya pihak-pihak pelanggan atau konsumen pelacur yang dapat dijerat dengan sanksi pidana. Sehingga mereka yang menggunakan jasa Pekerja Seks Komersialpun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum Pidana. Sebagai misal tempat pelacuran di Doli Surabaya dimana pengunjung yang merupakan konsumen atau pengguna jasa Pekerja Seks Komersial dapat dengan bebas datang tanpa takut terjerat sanksi hukum demikian juga para penyedia jasa serta para Pekerja seks Komersial itu sendiri tanpa takut terjerat hukum praktek pelacuran disana dengan bebas dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kota Surabaya seolah melegalkan terjadinya praktek pelacuran di kota tersebut. Perempuan pelacur dianggap sebagai  satu-satunya pemikul tanggungjawab ketika praktek-praktek pelacuran tumbuh subur dan berkembang di kota-kota besar. Dengan ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender karena pihak konsumen pelacur yang sebagian besar laki-laki tidak dapat dikenakan sanksi. Dimana pihak perempuan dianggap mendorong timbulnya pelacuran karena perempuan selalu dijadikan obyek kekuasaan laki-laki, artinya perempuan dapat diinginkan atau dicampakkan kalau sudah tidak diperlukan lagi.

Berbagai tindakan dan langkah-langkah strategis telah diambil pemerintah dalam menangani masalah pelacuran tersebut, baik dengan melakukan tindakan persuatif melalui lembaga-lembaga sosial sampai menggunakan tindakan represif berupa penindakan bagi mereka yang bergelut dalam bidang pelacuran tersebut. Tetapi kenyataan yang dihadapi adalah pelacuran tidak dapat dihilangkan melainkan memiliki kecenderungan untuk semakin meningkat dari waktu ke waktu. Permasalahan lebih menjadi rumit lagi tatkala pelacuran dianggap sebagai komoditas ekonomi (walaupun dilarang UU) yang dapat mendatangkan keuntungan finansial yang sangat menggiurkan bagi para pebisnis. Pelacuran telah diubah dan berubah menjadi bagian dari bisnis yang dikembangkan terus-menerus sebagai komoditas ekonomi yang paling menguntungkan, mengingat pelacuran merupakan komoditas yang tidak akan habis terpakai. Saat pelacuran telah dianggap sebagai salah satu komoditas ekonomi (bisnis gelap) yang sangat menguntungkan, maka yang akan terjadi adalah persaingan antara para pemain dalam bisnis pelacuran tersebut untuk merebut pasar. Apabila persaingan telah mewarnai bisnis pelacuran, yang terjadi adalah usaha setiap pemain bisnis pelacuran dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya. Untuk bisnis pelacuran, baik tidaknya pelayanan ditentukan oleh umur yang relatif muda, warna kulit, status, kecantikan dan kebangsaan dari setiap wanita yang ditawarkan dalam bisnis pelacuran tersebut. Tentulah tidak mudah untuk mendapatkan pelayanan yang baik tersebut, mengingat tidak semua wanita mau bekerja dalam bisnis pelacuran. Untuk mengatasi permasalahan ini para pebisnis yang bergelut dalam bisnis pelacuran cenderung mengambil jalan pintas dengan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya itu.

Semakin berkembangnya tekhnologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Konsumen dapat dengan mudah memilih melalui gambar-gambar dan foto-foto bahkan tanpa busana atau dengan pakaian minim yang tersedia dalam jaringan situs internet antaralain pembisnis prostitusi menggunakan sarana facebook. Sehingga semakin beredarnya gambar-gambar porno di internet dan pemerintah pada tahun 2008 telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Dengan ancaman pidana:

 

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau

ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Namun walaupun telah diundangkannya undang-undang tersebut belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi melalui online internet karena akses melalui situs facebook melalui chatingnya tidak dapat dikontrol dan kurangnya perhatian juga dari facebook sendiri guna mengontrol para pengguna situsnya. Ada banyak akun Facebook  yang menawarkan dan memasang foto-foto gadis lengkap dengan data diri dan info kontak yang bisa setiap saat kita hubungi baik lewat HP maupun email dan secara jelas melakukan penawaran terhadap dirinya, bahwa memang dia adalah seorang wanita penghibur yang bisa di kontak kapan saja asalkan sesuai harga kesepakatan. Hal ini jelas merupakan satu bentuk prostitusi yang memanfaatkan jasa jejaring sosial Facebook yang disalah gunakan secara tidak bertanggungjawab.

 

 

  1. B.     Faktor Penyebab Kasus Pornografi dan Prostitusi Melalui Online Internet Masih Marak Terjadi di Indonesia

Kejahatan sebagai fenomena sosial di pengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. [8]Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana melakukan kejahatan.[9] Menurut W.M.E Noach dalam bukunya yang berjudul ”Kriminologi Suatu Pengantar”, jika pendapat tentang sebab-sebab kejahatan itu dirangkum dalam kelompok-kelompok, maka dapat dikelompokkan ke dalam tiga

kelompok yaitu:

  1.                         1.      Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar

terhadap si pelaku, seperti lingkungan.

  1.                         2.      Pendapat, bahwa kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku

ditentukan oleh bakatnya.

  1.                         3.      Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan, baik oleh pengaruh-pengaruh

dari luar maupun juga sifat-sifat si pelaku.[10]

Sebab-sebab timbulnya kejahatan secara garis besar terdiri atas dua bagian yaitu, faktor internal adalah faktor penyebab dari dalam diri manusia sendiri tanpa pengaruh lingkungan sekitar seperti tingkat emosional, gangguan kejiwaan, personality (kepribadian), kelamin, kedudukan dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab dari luar si pelaku, seperti tekanan ekonomi, lingkungan, dan lain-lain.

Faktor intern ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor intern yang bersifat khusus dan faktor intern yang bersifat umum. Sifat khusus dari diri individu adalah keadaan psikologis, dimana masalah kepribadian sering tertekan perasaannya cenderung melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini biasanya terjadi pada sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.

Faktor yang menyebabkan prostitusi online internet semakin marak terjadi dan terus berkembang dari waktu ke waktu, dalam makalah ini penulis memaparkan 5 faktor penyebab terjadinya pelacuran, yakni:

  1. Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya, keimanan adalah landasan sseorang dalam menjalani kehidupan ini. Tiap-tiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perintah dan larangan Tuhan Y.M.E. Tidak ada satu pun agama yang memperbolehkan pelacuran terjadi. Dalam hidupnya, seseorang harus selalu berada pada jalur yang benar yakni jalur yang sudah diatur dalam kitab suci agama. Dengan dilandasi keimanan yang baik, diharapkan orang tersebut akan kuat menjalani arus tajam dalam kehidupan ini.

  1. Kemiskinan, kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk menjual moral untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman;

Pada dasarnya, penyebab utama terjadinya pelacuran ialah keterpurukan kondisi ekonomi Indonesia. Hal tersebut akan berdampak langsung pada penutupan banyak pabrik dan rasionalisasi besar-besaran terhadap jumlah tenaga kerja. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, akibat kurang kondusifnya iklim investasi terutama karena faktor keamanan, sedikit sekali lapangan kerja yang tersedia. Peluang kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini membuat orang berupaya keras mencari pekerjaan hingga kenegara lain. Disisi lain, dilihat dalam konteks keluarga, wanita dipandang sebagai ”pekerja alternatif” yang dapat menjamin kelangsungan hidup satu keluarga.

Fenomena pelacuran ini merupakan sektor perdagangan yang kini berkembang pesat. Dimana ini juga ada yang dikendalikan oleh jaringan global yang tersusun serta bersindikat, dengan menggunakan kelengkapan teknologi yang canggih serta dilindungi oleh pihak-pihak yang tidak bertangunggung jawab.

  1. Keinginan cepat kaya (materialistic), keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi-memicu terjadinya pelacuran. Aktivitas haram ini sudah menjamah lingkungan pendidikan. Pelajar SMP, SMA, Mahasiswa banyak pula yang terjun dalam dunia ini. Motifnya, selain faktor kemiskinan juga adanya keinginan untuk dapat segera memenuhi kebutuhan gaya hidup yang mewah. jika sang germo mempunyai anak buah sebanyak delapan orang dengan tarif rata-rata Rp300 ribu, dengan jam kerja sebanyak 12 jam, maka satu orang yang sanggup menerima tamu setidaknya 6 orang dia bisa mendapatkan penghasilan Rp1,8 juta per hari. Jika dikalikan delapan anak buah MW maka si germo bisa menghasilkan pendapatan kotor sebanyak Rp14.400.000 per hari. Maka jika dikalikan sebulan, maka mereka akan mendapatkan pemasukan kotor sekira Rp432 juta. Memang menggiurkan apa yang didapatkan di bisnis sex tersebut.
  2. Faktor budaya, faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya pelacuran wanita, seperti: budaya cyberporn di internet dengan memasang foto-foto porno tanpa ada rasa malu dari pihak yang bersangkutan dan secara terang-terangan menawarkan dirinya dengan tarif dan harga yang dicantumkan dalam akun tersebut dengan akses yang mudah karena banyaknya pengguna internet yang akan dapat melihat produk yang ditawarkannya. situs prostitusi online menjadi budaya bisnis yang memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan tempat prostitusi pada umumnya seperti Gang Dolly di Surabaya, teknologi sangat tidak dibutuhkan sebagai media promosi dalam hal prostitusi. Contohnya saja “Gang Dolly“. Sebagai tempat Prostitusi terbesar di “Asia Tenggara” seharusnya lebih menguntungkan dibanding prostitusi di Internet yang jaringannya tidak besar. Namun bila dibandingkan tarif, Prostitusi Online yang menang. Bila pada internet tarif berkisar antara 500 ribu hingga 50 juta, di Gang Dolly paling murah hanyalah 100 ribu.
  3. Lemahnya penegakan hukum, pejabat penegak hukum dalam mengawasi beredarnya cyberporn. Bahkan kegiatan prostitusi dan pornografi online internet dianggap “bahaya laten” yang selalu ada dan berkembang walaupun terus diberantas. Sebenarnya, kenyataan di masyarakat memang demikian. Akan tetapi hal ini kembali lagi pada ketegasan aparat penegak hukum dalam memberikan “shock therapy” pada pemuat situs porno.


 

  1. C.    Upaya Penanggulangan Cyberporn Melalui Online Internet

Anak-anak dan remaja merupakan target yang paling mudah dimanfaatkan oleh perusahaan yang melakukan bisnis secara online untuk mengorek informasi pribadinya, karena sebagian besar anak-anak menggunakan internet untuk mencari informasinya. Secara tidak sadar informasi pribadi mereka telah berhasil diperoleh oleh pihak industri baik secara aktif maupun pasif oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Selain aktivitas anak-anak dalam internet seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab seperti kejahatan phedofili baik melalui aktivitas chatting sehingga kejahatan kaum pedofili dimulai dari hubungan secara online. Sehingga perlu upaya guna meminimalisasi perkembangan cyberporn melalui internet.

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum adalah:

  1. Struktur hukum (legal structure)
  2. Substansi hukum (legal substance)
  3. Kultur  hukum (legal culture)[11]

Upaya penanggulangan yang ditinjau dari substansi hukum meliputi pembenahan regulasi / peraturan. Melihat perkembangan anak-anak dan remaja yang sering mengakses internet dan juga menggunakan sarana facebook sehingga konsep ideal  pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna menanggulangi anak dan remaja terjun dalam dunia prostitusi melalui sarana chating juga yang sering diminati para pelaku kejahatan perlu ditambahkan pasal yang mengatur tentang masalah perlindungan anak di internet  upaya guna penangulangi anak anak dan pelajar SMP, SMA yang marak terjun dalam dunia prostitusi melalui internet perlu ditanggulangi juga dengan peran orang tua dengan mengawasi anak-anaknya dalam melakukan aktivitas secara online, melindungi keamanan anak-anak selama melakukan aktivitas secara online terutama bila mereka memanfaatkan fasilitas chating, home pages, facebook dan sebagainya, menjaga keamanan informasi pribadi anak-anak, serta bagi pemerintah harus mampu membatasi perusahaan perusahaan online dalam mengakses informasi pribadi anak-anak. Informasi yang harus dilindungi antara lain berkaitan dengan nama, alamat rumah, alamat email dan nomor telepon. Perlu juga ditambahkannya pasal terkait dengan pengaturan informasi pribadi bagi perlindungan informasi pribadi anak antara lain mengatur:

  1. Setiap situs harus mencantumkan suatu pernyataan tentang maksud pencarian informasi pribadi
  2. Setiap situs mencantumkan mekanisme atau cara orang tua memberikan kesepakatan
  3. Setiap situs dilarang member iming-iming hadiah untuk suatu permainan dengan cara meminta informasi pribadi terlebih dahulu
  4. Mewajibkan setiap situs untuk memelihara keamanan informasi pribadi tersebut dari tindakan pencurian data
  5. Mewajibkan setiap situs untuk mengontrol setiap data pribadi yang masuk terkait dengan pencantuman foto-foto yang mengandung unsure pornografi.
  6. Mewajibkan komputer di setiap rumah ditempatkan di tempat terbuka.

Walaupun dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diatur berkaitan dengan informasi pribadi dalam e commerce namun pengaturannya masih umum sebagaimana tercantum dalam pasal 25 yaitu:

“Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang hak pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan”[12]

Upaya guna menanggulangi prostitusi melalui online internet perlunya pengawasan dan kontrol terhadap setiap data-data dan informasi pribadi yang masuk dalam situs-situs internet.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan Nawala project. Dengan domain network system (DNS) Nawala, perangkat lunak penyaring (filtering) yang terpasang di komputer, warnet bisa memblokir situs terlarang. Walaupun dalam tiga bulan penggunaan DNS Nawala yang digunakan warnet AWARI menyebabkan turunnya omset hingga 50 persen, tetapi setelah tiga bulan kemudian mengalami kenaikan omset sebesar 70 persen karena warnet tersebut digolongkan menggunakan Internet yang sehat.[13] Pemerintah dapat membuat peraturan yang mewajibkan pemilik internet menggunakan alat filtering untuk memblokir situs terlarang.
Upaya penanggulangan dari sruktur hukumnya adalah dengan kerjasama Depkominfo dengan polisi bagian cyber crime baik dari Bareskrim dan Direktorat Reskrim Polda. Polisi Cyber untuk mengontrol penyimpangan aktivitas di dunia maya, misalnya dengan Patroli Cyber yang dilakukan secara rutin di internet. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan LSM untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tata tertib penggunaan internet, implementasi Undang-Undang ITE dengan sanksi yang tegas. Pemerintah melalui Komisi Informasi juga perlu menjadi penengah dan jembatan bagi penyedia layanan internet dan pengguna.

Upaya penanggulangan ditinjau dari budaya hukumnya dengan cara pencegahan tindak cyberporn melalui pendekatan social antara lain:

a)      Sekolah

kurikulum penggunaan internet yang efektif pun semestinya dapat dijadikan standar pengajaran. Pendidikan Internet di sekolah yang meliputi penggunaan internet yang efektif, terutama dalam bidang-bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Sebaiknya dibuat kurikulum mata pelajaran yang menekankan pada:

  1. Pendidikan moral kognitif yang konkret

Remaja membutuhkan pendidikan moral kognitif yang secara tidak langsung menekankan agar remaja mengambil nilai-nilai selama penalaran moral mereka terbentuk. Tujuan dari program pembelajaran ini adalah agar anak-anak memiliki kewaspadaan dini terhadap internet.

  1. Penggunaan internet positif

Isi kurikulum tersebut menekankan potensi positif internet yang tidak sekedar chatting dan bertukar salam dengan pengguna lain. Akan lebih baik jika anak mengetahui proses pembuatan blog, website maupun online shop sehingga anak-anak dapat dimotivasi untuk mengembangkan diri baik dalam hal menulis maupun berwiraswasta.

b)      Keluarga

Pengawasan yang berlebihan tampaknya bukan jawaban yang tepat karena itu malah membuat anak menjadi semakin memberontak. Sesuai dengan kondisi umum mental remaja yang tidak suka dikekang, maka ia akan bertindak berlawanan dengan kehendak orang tuanya. Hal itu dilakukan agar ia dapat merasa menjadi dirinya tanpa dipengaruhi orang lain.

Orang tua adalah significant other yang paling dekat dengan anak. Sayangnya dalam pergelutan kehidupan modern, perlahan-lahan posisi itu tergantikan oleh pembantu, baby sitter ataupun teman. Namun, tidak ada yang lebih berhak mengarahkan perilaku anak selain orang tuanya sendiri. Orang tua bertanggung jawab untuk membenarkan tindakan yang salah.

Oleh karena itu orang tua seyogyanya bertindak sebagai:

  1. Pemberi contoh. Orang tua bertanggung jawab untuk memberitahu anak mengenai perilaku yang diharapkan dari dirinya.
  2. Regulator yang membatasi perilaku anak-anak sesuai dengan norma agama dan sosial.

 

 

 

BAB III

PENUTUP

  1. A.    KESIMPULAN
    1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Semakin berkembangnya tekhnologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. walaupun telah diundangkannya undang-undang tersebut belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi melalui online internet karena akses melalui situs facebook melalui chatingnya tidak dapat dikontrol dan kurangnya perhatian juga dari pemilik situs sendiri guna mengontrol para pengguna situsnya.
    2. Faktor-faktor yang maraknya prostitusi melalui online internet adalah
    3. Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya, keimanan adalah landasan sseorang dalam menjalani kehidupan ini. Tiap-tiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perintah dan larangan Tuhan Y.M.E.
    4. Kemiskinan, kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk menjual moral untuk bekerja.
    5. Keinginan cepat kaya (materialistic), keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi-memicu terjadinya pelacuran. Bisnis prostitusi online internet menjadi peluang bisnis yang menghasilkan keuntungan besar.
    6. Lemahnya penegakan hukum, kontrol dan pengawasan terhadap situs-situs internet.

 

 

  1. Upaya penanggulangan dari substansi hukumnya dengan melihat perkembangan anak-anak dan remaja yang sering mengakses internet dan juga menggunakan sarana facebook sehingga konsep ideal  pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna menanggulangi anak dan remaja terjun dalam dunia prostitusi melalui sarana chating juga yang sering diminati para pelaku kejahatan perlu ditambahkan pasal yang mengatur tentang masalah perlindungan anak di internet  upaya guna penangulangi anak anak dan pelajar SMP, SMA yang marak terjun dalam dunia prostitusi melalui internet. Pemerintah dapat membuat peraturan yang mewajibkan pemilik internet menggunakan alat filtering untuk memblokir situs terlarang dan patroli cyber dan Upaya penanggulangan ditinjau dari budaya hukumnya dengan cara pencegahan tindak cyberporn melalui pendekatan sosial antara lain dengan memasukkan kurikulum pendidikan internet dan control dari orang tua terhadap anaknya dalam  penggunaan internet.
  1. B.     SARAN
    1. Perlu lebih  kontrol dan pengawasan pemerintah dan aparat menegak hukum terhadap situs-situs di internet dan penggunaannya.
    2. Perlunya pengawasan dari orang tua terhadap anak-anaknya dalam menggunakan sarana internet dan perlunya orang tua ikut berpartisipasi dan mengetaui sarana facebook sehngga dapat mengontol dan mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan facebook dan chating.
    3. Pemblokiran terhadap data-data pribadi yang mengandung unsure penawaran prostitusi dan foto-foto terkait dengan foto-foto porno dalam data pribadi pengguna situs internet.


[1]    Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, tanpa tahun, hlm.76. Jakarta. Hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu, hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

[2] Moh. Kemal Darmawan, ”Strategi Pencegahan Kejahatan”, Citra Bakti, Bandung, 1994, hlm. 1

 

[3] Ermansiah Djaja, “Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan transaksi Elektrik (Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Ligitasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)”, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010, hlm. ix

[7] Djaja, Op Cit Hlm. 9

[8] Moh. Kemal Darmawan., ” Strategi Pencegahan Kejahatan” , Citra Bakti: Bandung, 1994, , hal 1

[9] Topo Santoso, Eva Achjani Zulf, ” Kriminologi”,  Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hal 15

 

[10] W.M.E. Noach., ”Kriminologi Suatu Pengantar”, Citra Aditya Bakti: Bandung, hal 103

 

[11] Achmad Ali, “Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 2

[12] Shinta Dewi, Cyberlaw Praktik Negara-Negara Dalam Mengatur Privasi Dalam E-Commerce, Widya Padjajaran: Bandung, 2009, hal 60

~ oleh albar pada Maret 7, 2012.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: